Saturday , 23 March 2019
Home » Berita » Upaya Revisi Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 untuk Memperkuat Pelaksanaan EITI
Upaya Revisi Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 untuk Memperkuat Pelaksanaan EITI

Upaya Revisi Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 untuk Memperkuat Pelaksanaan EITI

Tim Pelaksana EITI tengah merancang draft revisi Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan EITI di Indonesia. Sejumlah rapat dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan draft revisi Perpres. Revisi Perpres tersebut salah satunya disiapkan untuk menghadapi proses validasi EITI Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan September tahun ini. Selain itu hal yang lebih penting lagi dalam revisi Perpres tersebut adalah penguatan pelaksanaan EITI di Indonesia.

Revisi Perpres dapat diajukan apabila materi yang ditambahkan berjumlah kurang dari 50% dari Perpres yang lama. Apabila banyak hal yang akan ditambahkan dan melebihi 50 % isi dari Perpres sebelumnya, maka akan lebih baik apabila mengajukan Perpres yang baru.  Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan kewenangan dan fungsi EITI yaitu dengan menambahkan kewenangan EITI di dalam Perpres yang baru. Perpres 26/2010 dirasa masih kurang mengakomodasi kewenangan EITI karena Perpres tersebut sebagian besar hanya berisi pembentukan Tim Transparansi. Perpres tersebut tidak secara detil menggambarkan kewenangan dan fungsi EITI agar dapat berdampak pada perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Kelembagaan Tim Transparansi akan tetap dicantumkan dalam Perpres revisi walaupun porsinya tak sebesar di Perpres 26/2010.

 Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi revisi Perpres baik yang menyangkut perubahan nomenklatur maupun untuk peningkatan peran EITI dalam perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Dalam Perpres 26/2010 terdapat sejumlah Kementerian/Lembaga anggota Tim Pelaksana EITI yang telah berubah nomenklaturnya, seperti belum dicantumkannya Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai Kementerian yang mengkoordinasi Kementerian ESDM. Hal lainnya yaitu perlunya dipertimbangkan susunan keanggotaan Tim Pelaksana EITI. Apakah diperlukan perubahan Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Tim Pelaksana EITI atau apakah diperlukan penambahan perwakilan daerah di keanggotaan Tim Pelaksana EITI yang saat ini masih diwakili 3 provinsi yaitu Riau, Jawa Timur, dan kalimantan Timur.

Dalam upaya peningkatan perbaikan tata kelola industri ekstraktif, revisi Perpres diupayakan untuk mendorong peningkatan peran EITI. EITI berupaya mendorong perbaikan tata kelola melalui peningkatan transparansi. Kewenangan EITI dalam mendapatkan data diharapkan dapat meningkat setelah adanya revisi Perpres. Dalam draft revisi Perpres dicantumkan bahwa EITI dapat mendorong dan mendapatkan data untuk ditransparansikan dari para pihak baik pemerintah maupun perusahaan yang berupa peraturan perundang-undangan, data dan informasi tekait bisnis proses, data dan informasi pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta pembiayaan program–program  untuk menunjang kegiatan industri ekstraktif.

 Salah satu hal yang menjadi tantangan pelaksanaan EITI adalah awareness atau kesadaran para pihak pada upaya transparansi. EITI telah merencanakan berbagai agenda untuk peningkatan awareness yang memerlukan dasar hukum. Agenda EITI untuk meningkatkan peran para pihak adalah upaya pelaksanaan EITI di tingkat daerah dan rencana pemberian penghargaan transparansi industri ekstraktif. Revisi Perpres 26/2010 juga dilakukan untuk mengakomodasi dasar hukum untuk dua agenda tersebut.