Wednesday , 1 April 2020
Home » Berita » Talkshow TV-“Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Perekonomian Negara dan Masyarakat”
Talkshow TV-“Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Perekonomian Negara dan Masyarakat”

Talkshow TV-“Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Perekonomian Negara dan Masyarakat”

Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyelenggarakan talk show tentang transparansi industri ekstraktif yang disiarkan langsung oleh TVRI Nasional pada acara Kabinet Kerja Menjawab, Rabu, 4 November 2015 jam 20.00 WIB – 21.00 WIB. Talk show di televisi milik pemerintah tersebut bertema “Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Perekonomian Negara dan Masyarakat “ dan mengundang narasumber dari para pemangku kepentingan EITI yaitu perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan dan asosiasi, dan perwakilan masyarakat sipil. Ketiga narasumber tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi,Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna; Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Suhala, dan Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah yang mewakili masyarakat sipil.

Montty Girianna yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana EITI menyoroti tentang latar belakang bergabungnya Indonesia sebagai negara Pelaksana EITI. Montty menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam negara pelaksana EITI membuat konsekuensi Indonesia harus menerbitkan Laporan EITI tiap tahun. Dari laporan tersebut diharapkan kedepannya ada rekomendasi perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang pada akhirnya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Supriatna Suhala menyoroti tentang EITI sebagai angin segar bagi keterbukaan informasi di Indonesia. Direktur eksekutif APBI tersebut menggarisbawahi bahwa melalui EITI seluruh masyarakat dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan informasi dari eksploitasi SDA di Indonesia, dan tak hanya mendapat dampak buruk dari industri ekstraktif. Hal ini berbeda saat Indonesia sebelum menerapkan Standar EITI dimana informasi hanya diperoleh masyarakat terbatas di level Direktur Jenderal, atau Direktur Keuangan saja.

Maryati Abdullah sebagai wakil masyarakat sipil menegaskan masyarakat di sekitar tambang harus memperoleh hak-hak mereka seperti informasi Corporate Social Responsibility (CSR), penggantian pascatambang, atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah daerah, yang dibagikan pemerintah pusat dari pendapatan negara di sektor ekstraktif.

Talkshow ini juga mengundang partisipasi dari pemirsa TVRI untuk bertanya seputar tema talkshow. Tiga penanya dari berbagai daerah mengajukan pertanyaan yang sesuai tema yang menunjukkan pemirsa TVRI sedikit banyak memahami tentang tema talkshow seputar transparansi industri ekstraktif.