Wednesday , 12 December 2018
Home » Berita » Ruang Lingkup sebagai Acuan Laporan EITI 2016
Ruang Lingkup sebagai Acuan Laporan EITI 2016

Ruang Lingkup sebagai Acuan Laporan EITI 2016

Saat ini EITI Indonesia sedang menyiapkan Laporan EITI tahun 2016. Standar EITI mensyaratkan perbedaan waktu antara publikasi Laporan EITI dengan tahun laporan tak lebih dari dua tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, ruang lingkup sebagai acuan penyelesaian Laporan EITI tahun 2016 telah disiapkan. Pembahasan ruang lingkup Laporan EITI telah dilaksanakan pada Rapat Tim Pelaksana EITI tanggal 2 Maret 2018.

Laporan EITI terdiri dari 2 bagian yaitu Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Kontekstual. Salah satu hal penting dalam ruang lingkup laporan adalah penentuan materialitas untuk Laporan Rekonsiliasi EITI. Materialitas adalah dasar untuk menentukan apakah sebuah unit produksi dapat dikategorikan sebagai entitas pelapor atau tidak. Materialitas untuk laporan EITI menggunakan batas nilai tertentu atas basis suatu tipe penerimaan yang dianggap cukup mewakili kontribusi kepada negara. Untuk migas, batas nilai materialitas adalah jika kontraktor dan mitranya menyetorkan bagian migas pemerintah di atas nol, yang artinya 100 % kontraktor dan mitra yang berkontribusi kepada penerimaan negara atas migas akan menyerahkan laporan. Sementara untuk sektor mineral dan batubara, materialitasnya didasarkan pada setiap unit produksi pertambangan yang menyetorkan royalti kepada negara selama tahun berjalan yang ditentukan batas materialitasnya oleh keputusan Rapat Tim Pelaksana.

Dalam ruang lingkup Laporan EITI 2016 ditentukan bahwa batas materialitas perusahaan pelapor EITI adalah perusahaan-perusahaan terbesar yang berkontribusi dalam 94 % dari total kumulatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nasional pada tahun 2016. Terdapat 112 perusahaan minerba terbesar yang berkontribusi 94 % pada total PNBP Nasional yang akan menjadi entitas pelapor untuk Laporan EITI 2016. Pada Laporan EITI 2015, terdapat 123 perusahaan minerba yang menjadi entitas pelapor EITI yang berkontribusi pada 93,6 % total PNBP Nasional. Dari 123 perusahaan tersebut 85 perusahaan melapor, dan terdapat 38 perusahaan yang tidak memberikan laporan. Keterbatasan database di sektor minerba menjadi hal yang paling menghambat proses pengumpulan laporan perusahaan. Penentuan 112 perusahaan pelapor untuk Laporan EITI 2016, diharapkan tingkat kesulitan dalam pengumpulan data dapat diminimalisir dan proses rekonsiliasi dapat lebih optimal.

Opsi Ruang Lingkup

Ruang lingkup untuk Laporan Kontekstual berisi acuan untuk informasi terbaru di sektor industri ekstraktif, dan tak hanya terbatas pada informasi di tahun 2016. Beberapa hal yang harus dibahas dalam Laporan EITI 2016 antara lain isu-isu terbaru tentang penyederhanaan perizinan, Beneficial Ownership, pelaksanaan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan perkembangan terakhir regulasi tentang Dana Bagi Hasil (DBH). Sesuai ruang lingkup, Laporan EITI 2016 juga harus membahas tantangan dan isu terkini terkait tata kelola di industri ektraktif, seperti : perkembangan implentasi skema gross split, status terkini revisi UU Migas dan UU Minerba, Domestic Market Obligation (DMO) batubara, progres rencana divestasi saham perusahaan tambang, Holding BUMN Pertambangan, dan isu-isu industri ekstraktif terbaru lainnya.