Tuesday , 23 April 2019
Home » Berita » Rapat Penyusunan Rencana Kerja EITI
Rapat Penyusunan Rencana Kerja EITI

Rapat Penyusunan Rencana Kerja EITI

Tim Pelaksana EITI hadir dalam rapat penyusunan Rencana Kerja EITI pada tanggal 28 Januari 2019 di Hotel Seruni Salak 3, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun program kerja EITI dengan meningkatkan kapasitas stakeholder EITI tekait isu-isu dan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan industri ekstraktif.

 Dalam sambutannya Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif,  Ahmad Bastian Halim menyatakan bahwa terdapat sejumlah agenda prioritas EITI di tahun 2019 antara lain penyusunan Laporan Transparansi Commodity Trading, transparansi Beneficial Ownership, dan transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif melalui Laporan EITI. Kegiatan ini sekaligus sebagai capacity building untuk meningkatkan pemahaman Tim Pelaksana EITI tentang sejumlah isu dan regulasi yang berkaitan dengan sejumlah agenda prioritas EITI.

 Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini. Narasumber dari SKK Migas dan Pertamina memaparkan regulasi dan proses penjualan komoditi migas bagian pemerintah yang berkaitan dengan agenda penyusunan pelaporan Commodity Trading. Ditjen Minerba dan Ditjen anggaran menyampaikan proses dan regulasi pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas dan minerba. Sedangkan Ditjen Pajak memaparkan regulasi pembukaan data pajak untuk mendukung pelaporan EITI.

 Dalam pelaksanaan pelaporan transparansi Commodity Trading, SKK Migas akan memberikan data sesuai di laporan A0 yang juga disampaikan ke Ditjen Anggaran dan Ditjen Migas dalam rangka perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Sedangkan data ekspor dan impor dari PT Pertamina masih terhambat dengan perjanjian dengan supplier/buyer yang menyatakan informasi tersebut bukan informasi publik.

Dalam penyusuna Laporan EITI mendatang, perwakilan dari Ditjen Pajak menyatakn bahwa data pajak bisa dibuka apabila berkaitan dengan pemeriksaan pengadilan, untuk kepentingan negara dengan izin tertulis Menteri Keuangan, dan dengan adanya Lembar Otorisasi (LO) dari wajib pajak (perusahaan entitas pelapor EITI). LO harus secara eksplisit menyebutkan pemberian otorisasi penuh kepada DJP dengan merujuk Pasal 34 UU No. 6 Tahun 1983 untuk membuka data dan informasi perpajakan dan ditandatangani  oleh Wajib Pajak diatas materai.

Usulan lainnya dalam kegiatan ini yaitu perlunya upaya untuk peningkatan dampak transparansi industri ekstraktif seperti rekonsiliasi antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan, untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan tata kelola. 

Tim Pelaksana EITI hadir dalam rapat penyusunan Rencana Kerja EITI pada tanggal 28 Januari 2019 di Hotel Seruni Salak 3, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun program kerja EITI dengan meningkatkan kapasitas stakeholder EITI tekait isu-isu dan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan industri ekstraktif.

 

Dalam sambutannya Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif,  Ahmad Bastian Halim menyatakan bahwa terdapat sejumlah agenda prioritas EITI di tahun 2019 antara lain penyusunan Laporan Transparansi Commodity Trading, transparansi Beneficial Ownership, dan transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif melalui Laporan EITI. Kegiatan ini sekaligus sebagai capacity building untuk meningkatkan pemahaman Tim Pelaksana EITI tentang sejumlah isu dan regulasi yang berkaitan dengan sejumlah agenda prioritas EITI.

 

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini. Narasumber dari SKK Migas dan Pertamina memaparkan regulasi dan proses penjualan komoditi migas bagian pemerintah yang berkaitan dengan agenda penyusunan pelaporan Commodity Trading. Ditjen Minerba dan Ditjen anggaran menyampaikan proses dan regulasi pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas dan minerba. Sedangkan Ditjen Pajak memaparkan regulasi pembukaan data pajak untuk mendukung pelaporan EITI.

 

Dalam pelaksanaan pelaporan transparansi Commodity Trading, SKK Migas akan memberikan data sesuai di laporan A0 yang juga disampaikan ke Ditjen Anggaran dan Ditjen Migas dalam rangka perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Sedangkan data ekspor dan impor dari PT Pertamina masih terhambat dengan perjanjian dengan supplier/buyer yang menyatakan informasi tersebut bukan informasi publik.

Dalam penyusuna Laporan EITI mendatang, perwakilan dari Ditjen Pajak menyatakn bahwa data pajak bisa dibuka apabila berkaitan dengan pemeriksaan pengadilan, untuk kepentingan negara dengan izin tertulis Menteri Keuangan, dan dengan adanya Lembar Otorisasi (LO) dari wajib pajak (perusahaan entitas pelapor EITI). LO harus secara eksplisit menyebutkan pemberian otorisasi penuh kepada DJP dengan merujuk Pasal 34 UU No. 6 Tahun 1983 untuk membuka data dan informasi perpajakan dan ditandatangani  oleh Wajib Pajak diatas materai.

Usulan lainnya dalam kegiatan ini yaitu perlunya upaya untuk peningkatan dampak transparansi industri ekstraktif seperti rekonsiliasi antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan, untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan tata kelola.