Monday , 18 December 2017
Home » Berita » Potensi Penerimaan Negara dari Freeport dengan Pengalihan KK menjadi IUPK
Potensi Penerimaan Negara dari Freeport dengan Pengalihan KK menjadi IUPK

Potensi Penerimaan Negara dari Freeport dengan Pengalihan KK menjadi IUPK

PT Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 5 April 1967 berdasarkan UU No.11/1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada 30 Desember tahun 1991, KK Freeport diperbarui dan di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali per 10 tahun.

Pada tahun 2021, Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di areal tambang Grasberg, Papua, akan berakhir. areal tambang Grasberg merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia dan mengandung cadangan tembaga terbesar.   Berdasarkan laporan tahunan Freeport McMoRan, tambang Grasberg ini tercatat memiliki cadangan emas sebesar 28,2 juta ounces (sekitar 881,25 ton, 1 ounce = 28,35 gram) dan 29,0 miliar pounds tembaga (14,5 juta ton, 1 pound = 453,59 gram).

Sepanjang 2015, Freeport McMoran mencatat pendapatan dari penjualan emas dan tembaga dari tambang Grasberg di Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia sebesar US$ 3,11 miliar, atau sekitar Rp 42,92 triliun, turun dibandingkan periode sama 2014 sebesar US$ 3,42 miliar.

Berdasarkan Laporan Keuangan mengenai realisasi penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2015, dari table dibawah ini terlihat seberapa besar kontribusinya.

Penerimaan Negara Freeport

Kontrak Karya (KK) Freeport akan berakhir di tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan yang habis masa kontraknya dapat memperpanjang kontraknya dengan ketentuan menyesuaiakan aturan yaitu dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Potensi yang bisa didapatkan dari berubahnya status KK menjadi IUPK oleh pemerintah dari Freeport yaitu pemerintah akan mendapatkan peningkatan pendapatan negara melalui perubahan status tersebut.  Pembayaran royalti untuk tembaga meningkat menjadi 4% dari sebelumnya 3,5%, sedangkan royalti untuk emas menjadi 3,75 % dari sebelumnya 1%. Selain itu, Freeport berkewajiban melepaskan kepemilikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 30% hingga tahun 2021. Saat ini kepemilikan saham pemerintah Indonesia atas Freeport baru 9,36%.

Dengan perubahan status menjadi IUPK, secara ketentuan Freeport akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, dengan nilai Investasi sebesar  US$  2,3  Milliar. Smelter tersebut akan terus dikembangkan hingga seluruh hasil produksi Freeport bisa diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Freeport juga harus menambah tingkat penggunaan barang dan jasa lokal dalam memenuhi kebutuhan tambangnya selama barang dan jasa yang diperlukan tersedia dan memenuhi syarat. Luas wilayah usaha tambang akan terus dikurangi dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar.

Hingga saat ini perpanjangan kontrak Freeport masih dalam tahap negosiasi, apabila perubahan status Freeport mengalami perubahan KK menjadi IUPK, maka sesuai dengan Undang-Undang no.4 Tahun 2009 kontrak Freeport akan diperpanjang hingga 20 tahun atau sampai tahun 2041. Freeport mengharapkan jaminan kelanjutan operasi dan kepastian fiskal sampai 2041,  sejalan dengan akan dilakukannya rencana investasi selanjutnya.