Thursday , 23 November 2017
Home » Berita » Peta Jalan Beneficial Ownership (BO) EITI sebagai Bagian Transparansi BO Nasional
Peta Jalan Beneficial Ownership (BO) EITI sebagai Bagian Transparansi BO Nasional

Peta Jalan Beneficial Ownership (BO) EITI sebagai Bagian Transparansi BO Nasional

Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan Roadmap atau peta jalan transparansi Beneficial Ownership (BO) pada awal tahun 2017. Publikasi tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara-negara pelaksana untuk mempublikasikan Peta Jalan BO di akhir tahun 2016. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan langkah-langkah keterbukaan BO yang dimulai tahun 2017. Di tahun 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif di Laporan EITI.

Secara garis besar, pelaksanaan transparansi di Peta Jalan BO EITI dibagi tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017 yaitu pendefinisian BO untuk konteks Indonesia. Dalam tahap ini akan ditentukan definisi BO, tingkat keterbukaan informasi BO,  dan penentuan cara yang paling efektif untuk manajemen data, dan cara pengumpulan data. Tahap kedua yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Dalam tahap ini akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan BO, peraturan yang mendukung/menghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum dalam transparansi BO, dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan BO di sektor ekstraktif. Dalam tahap ini akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO.

Peta jalan BO yang dipublikasikan Tim Pelaksana EITI disusun berdasarkan masukan dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang memiliki upaya yang sama dalam inisiatif ini. Walaupun Peta Jalan EITI secara khusus menyoroti transparansi BO perusahaan-perusahaan sektor ekstraktif, namun langkah-langkah yang akan dilakukan akan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan transparansi BO. Hasil dari pelaksanaan peta jalan BO diharapkan berdampak pada keterbukaan seluruh sektor industri, tidak hanya sektor ekstraktif.  Pelaksanaan peta jalan akan melibatkan sejumlah instansi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Instansi yang terlibat bisa saja bertambah menyesuaikan dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan. Civil Society Organization (CSO) akan berperan dalam pengembangan kapasitas tentang BO kepada sejumlah pihak seperti CSO yang belum terlibat, industri, jurnalis, dan akademisi.

Pelaksanaan transparansi BO EITI adalah bagian dari pelaksanaan BO di tingkat nasional. Beberapa diskusi telah dilakukan untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan, baik dari pembentukan dasar hukum dan aspek kelembagaan. Dalam rapat Koordinasi BO 2 maret 2017 lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana EITI, Montty Girianna mengatakan “Kita perkaya semua, sehingga kita punya platform yang seragam dan satu. Siapapun nanti yang leading akan mempunyai konsep yang sama.” Montty juga menyinggung pentingnya transparansi BO di Indonesia yaitu untuk mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, monopoli terselubung, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

Berbagai upaya akan dilakukan beberapa instansi untuk pelaksanaan transparansi BO di Indonesia. Pelaksanaan transparansi tersebut akan melibatkan pihak-pihak yang juga memiliki upaya yang sama dalam transparansi BO. PPATK  sedang dalam proses pengajuan Peraturan Presiden (Perpres) tentang BO untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Kemenkumham sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) agar pengajuan Perpres dapat segera dilakukan.  Pengajuan Perpres dilakukan karena tidak ada pendelegasian BO di peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang). Kemenkumham tidak bisa  mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) apabila tak ada UU yang memayungi masalah BO.  Saat ini, KPK tengah melakukan kajian kedua yang juga berisi risk assessment pelaksanaan BO. Kajian akan menentukan beberapa hal penting seperti tingkat keterbukaan BO dan siapa yang dapat mengakses informasi BO. Kajian KPK diperkirakan akan selesai di bulan Agustus 2017.

Upaya keterbukaan BO mulai mendapat perhatian pemerintah Indonesia setelah terkuaknya Panama Papers yang menunjukkan banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki dana di negara-negara surga pajak. Terdapat 1.038 wajib pajak asal Indonesia masuk dalam dokumen tersebut. Walaupun  tak semua berbuat kriminal namun ada beberapa yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif atau perusahaan papan nama. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk pembukaan informasi BO ditunjukkan dengan komitmen di forum anti-corruption summits yang berlangsung di London 12 Mei 2016. Indonesia juga bergabung dengan sejumlah inisiatif global yang memiliki persyaratan keterbukaan informasi BO. Selain EITI, Indonesia juga berpartisipasi dalam FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) dan pelaksanaan BO G20 Principles.

Keterbukaan BO adalah hal yang relatif baru, tidak hanya di Indonesia tapi juga di skala internasional sehingga banyak definisi tentang BO. Secara umum BO dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan/industri walaupun tidak harus tercantum pada dokumen legal perusahaan. Sesuai standar EITI 2013, definisi BO yaitu orang atau sekelompok orang yang secara langsung atau tak langsung memiliki atau mengontrol perusahaan/industri. EITI juga menyoroti Politically Expose Person (PEP) atau pihak yang memiliki kekuatan politik dalam mengontrol sebuah perusahaan.