Monday , 23 October 2017
Home » Berita » Pertemuan Dewan EITI ke-36 di Bogota, Kolombia: Indonesia Tetap Negara “Compliant” Standar Transparansi
Pertemuan Dewan EITI ke-36 di Bogota, Kolombia: Indonesia Tetap Negara “Compliant” Standar Transparansi

Pertemuan Dewan EITI ke-36 di Bogota, Kolombia: Indonesia Tetap Negara “Compliant” Standar Transparansi

Indonesia hadir dalam Pertemuan Dewan EITI ke-36 yang dilaksanakan di Hotel Tryp Embajada, Bogota, Kolombia pada tanggal 8-9 Maret 2017. Kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi Indonesia, karena Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia, Montty Girianna   merupakan anggota Dewan EITI mewakili wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Dalam kegiatan tersebut, Montty hadir bersama Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi EITI Indonesia, Ahmad Bastian Halim, dan Ketua Tim Sekretariat EITI Indonesia, Edi Tedjakusuma.   Indonesia mewakili negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik dalam penyampaian pendapat sehingga keputusan yang dibuat diharapkan tidak merugikan negara-negara anggota.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa status Indonesia di keanggotaan EITI adalah tetap compliant walaupun mengalami keterlambatan dalam publikasi Laporan EITI 2014. Keberhasilan Indonesia  untuk tidak terkena sanksi suspensi walau gagal menyampaikan Laporan EITI 2014 pada 31 Desember 2016,  karena lobi yang dilakukan beberapa pihak dan kerja keras untuk menyelesaikan laporan. Keterlambatan tersebut diharapkan tak terulang lagi karena pelaksanaan EITI mengacu kepada Standar EITI. Pelanggaran dari standar tersebut dapat berakibat pemberian sanksi, baik berupa  suspensi atau sanksi lainnya. Indonesia akan menjalani proses validasi penyusunan Laporan EITI 2015 yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.  Persiapan menghadapi validasi, harus segera dilakukan dengan memperbaiki berbagai hal, baik Standard Operating Procedure (SOP), proses kerja Tim Pelaksana EITI, maupun hal-hal lainnya.  Sekretariat EITI harus mulai menyiapkan proses validasi sejak tahun 2017 ini.

Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pembahasan perkembangan pelaksanaan Standar EITI di negara-negara pelaksana. Banyak negara yang sudah melaksanakan Standar EITI secara signifikan, sehingga diharapkan tujuan transparansi tata kelola industri ekstraktif dapat tercapai.  Laporan EITI sudah membahas berbagai informasi detil tentang pelaksanaan tata kelola dan penerimaan negara dari industri ekstraktif. Pelaksanaan roadmap Beneficial Ownership juga telah dilakukan di mayoritas negara pelaksana. Namun beberapa negara juga menghadapi banyak tantangan, termasuk  dukungan pendanaan yang harus segera dicarikan solusinya. Terdapat usulan dari Civil Society Organization (CSO) Amerika Latin untuk memasukkan isu tentang dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat lokal ke dalam Standar EITI. Usulan ini belum dibahas secara mendalam, tetapi beberapa anggota Dewan menanggapi tentang perlunya dibuat guidance dan contoh-contoh tentang dampak lingkungan hidup sebelum hal tersebut dibahas untuk dimasukkan dalam Standar EITI.

Persyaratan atau requirement EITI akan selalu berkembang. Satu persyaratan yang diharapkan akan menjadi persyaratan pelaporan EITI yang akan datang adalah project level reporting yang masih membutuhkan persiapan, termasuk dalam hal definisi.  Terhadap isu ini, beberapa negara Afrika keberatan karena tidak punya cukup sumber daya untuk melaksanakannnya. Azerbaijan menyampaikan bahwa mereka sudah melaksanakannya tanpa tambahan biaya, demikian juga Filipina.  Indonesia sendiri sudah melaksanakan project level reporting untuk Laporan EITI karena di Indonesia setiap perusahaan ekstraktif mendapat izin berdasarkan wilayah kerja tertentu (project based).  Keberatan juga disampaikan wakil perusahaan karena beban pelaporan juga ditanggung perusahaan.  Negara-negara pelaksana mengharapkan definisi yang jelas namun tetap meminta agar bisa dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing negara. Ketua Dewan EITI Fredrik Reinfeldt berpendapat bahwa project level reporting sudah berjalan di banyak negara dan anggota Dewan sudah mendekati konsensus, namun keputusan belum diambil.

Beberapa hal lain juga dibahas dalam rapat ini yaitu Open Data Policy, Commodity Trading, penyampaian adanya negara anggota  baru EITI, dan pembahasan sanksi kepada negara pelaksana. Terkait dengan open data, banyak negara sudah melaksanakan dan sebagian lainnya masih dalam proses.  Data EITI sudah semakin lengkap, namun penggunaannya perlu didorong.  Sekretariat dalam hal ini hanya memfasilitasi penyediaan data, sementara interpretasinya untuk berbagai keperluan,  khususnya analisis dan kajian diserahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk pelaksanaan transparansi Commodity Trading dimana Indonesia menjadi salah satu negara pilot, sudah ada kelompok keja yang difasilitasi oleh NRGI untuk menyiapkan guidance notes.  Dewan EITI juga menyampaikan bahwa Armenia diterima sebagai anggota baru EITI. Terdapat isu Nagorno-Karabach yang menjadi sengketa dengan Azerbaijan sehingga terdapat usulan agar penerimaan Armenia diberi catatan mengenai batas wilayah yang diakui PBB. Hal ini ditentang beberapa pihak karena dianggap mencampuri urusan politik, sementara definisi negara sudah jelas diatur. Pembahasan sanksi ditujukan terhadap pelaksanaan standar EITI di Azerbaijan yang dianggap kurang memfasilitasi pihak CSO. Terkait hal ini, para anggota Dewan mempertimbangkan bahwa Azerbaijan diberikan sanksi suspensi sampai requirement Standard EITI bisa dipenuhi.  Dalam hal ini, Ketua Dewan EITI dapat mengerti keinginan anggota Dewan, tetapi mempertimbangkan hal-hal yang lebih besar bagi keberlanjutan suatu negara. Dewan EITI tidak akan menerapkan suspensi secara formal, tetapi akan mencari jalan agar Azerbaijan dapat melaksanakan Standar EITI tetapi tidak mengganggu kepentingan nasional Azerbaijan. Rapat Dewan EITI berikutnya atau rapat ke-37 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di salah satu negara Eropa.