Wednesday , 12 December 2018
Home » Berita » Perpres Beneficial Ownership, Langkah Maju untuk Transparansi Industri Ekstraktif
Perpres Beneficial Ownership, Langkah Maju untuk Transparansi Industri Ekstraktif

Perpres Beneficial Ownership, Langkah Maju untuk Transparansi Industri Ekstraktif

Setelah melalui proses yang panjang, dasar hukum yang dapat memayungi transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia resmi berlaku. Peraturan Presiden no 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme telah diundangkan pada tanggal 5 Maret 2018.

Perpres ini untuk mencegah tindakan pencucian uang dan penghindaran pajak dari Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat dari sebuah korporasi. Di dalam Perpres dijelaskan bahwa pemilik manfaat korporasi atau BO adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Pemilik manfaat dari korporasi yang harus dilaporkan adalah yang memiliki saham, hak suara, dan pembagian laba lebih dari 25 % di korporasi tersebut.

Penerbitan Perpres ini merupakan hasil kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki upaya yang sama dalam transparansi BO. Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisatif global. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Act Task Force) untuk mencegah praktik pencucian uang.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia, untuk mengejar para wajib pajak yang mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak. Seluruh  negara kemudian sepakat melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak, yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Indonesia telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) yang akan dimulai September 2018.

 Di sektor Industri Ekstraktif (minyak, gas, mineral, dan batubara), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia berupaya membuka informasi BO, dengan dipublikasikannya peta jalan yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu penentuan definisi BO dan adanya studi atau kajian tentang BO. Dari kajian tersebut diharapkan dapat diketahui tentang seseorang/kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai BO, cara yang paling efektif untuk manajemen data, dan cara pengumpulan data tentang BO. Tahap kedua yang juga dilaksanakan di tahun 2017-2018 yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Dalam tahap ini akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan BO, peraturan yang mendukung/menghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum dalam transparansi BO, dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan transparansi BO sektor ekstraktif. Dalam tahap ini akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO. Di tahun 2020 diharapkan Indonesia dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif di Laporan EITI.

 Terbitnya Perpres No 13 tahun 2018 adalah langkah maju untuk upaya keterbukaan data BO. Dasar hukum tersebut adalah dorongan agar korporasi-korporasi khususnya di industri ekstraktif untuk menyampaikan data BO yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dan memastikan data tersebut akurat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perpres. Selain memastikan keakuratan data, pengembangan sistem pelaporan dan keterbukaan BO juga harus dilakukan. Dalam rencana penyelesaian laporan EITI 2016 yang akan dilakukan di tahun 2018, EITI akan mewajibkan perusahaan-perusahaan pelapor untuk mencantumkan siapa BO dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk laporan EITI. Dengan upaya tersebut, diharapkan, di tahun 2020 semua langkah-langkah yang dicantumkan dalam peta jalan BO EITI Indonesia dapat terpenuhi. Dengan keterbukaan data BO tersebut, dapat dilakukan pencegahan potensi hilangnya pendapatan negara, praktik pencucian uang, monopoli terselubung, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.