Friday , 17 August 2018
Home » Berita » Pentingnya Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Untuk Daerah
Pentingnya Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Untuk Daerah

Pentingnya Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Untuk Daerah

Pembahasan isu Dana Bagi Hasil (DBH) walaupun sudah sering dilakukan, tetap menarik karena menyangkut “hajat hidup” daerah. Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian DBH. Hal ini  sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh EITI sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara. EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

 “Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pembahasan isu DBH ini sangat terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari pelaksanaan EITI “. kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim  dalam sambutannya.

 Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. Walaupun memiliki prinsip “by origin” dimana daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH. Salah satu hal yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut karena masih banyaknya masyarakat miskin di daerah kaya sumber daya alam dan kadang kekurangan pasokan energi seperti listrik dan BBM.

 Walaupun telah ditentukan persentasenya, pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan karena tidak stabil. Banyak hal yang menentukan besarnya DBH ke daerah seperti tren dari harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ini  kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga banyak pertanyaan muncul ketika DBH yang diterima tak sesuai dengan yang diharapkan.

 Ketidakpastian DBH menjadi salah satu hal yang dikeluhkan pemerintah daerah karena dianggap menghambat perencanaan anggaran di daerah. Dalam Diskusi Kelompok Terfokus tentang DBH yang dilaksanakan di Yogyakarta pada agustus lalu, sejumlah perwakilan pemerintah daerah menyampaikan keluhannya tentang dampak dari ketidakpastian DBH. Suhandoyo dari Pemda Bojonegoro mengatakan ketidakpastian menyebabkan kesalahan penyusunan anggaran. Pada tahun 2015, Bojonegoro memproyeksikan akan mendapat sekitar 900 miliar rupiah dari DBH. Namun pada tahun tersebut, Bojonegoro hanya mendapatkan DBH sekitar 700 miliar rupiah. Hal tersebut menyebabkan di tahun 2016, Bojonegoro memiliki hutang bayar sekitar 100 miliar rupiah pada rekanan. Permasalahan bertambah karena rekanan juga menuntut Pemda Bojonegoro untuk membayar bunga pinjaman.

 Hal lain yang dituntut oleh pemerintah daerah adalah transparansi data-data yang menjadi faktor pengurang DBH. Walaupun sudah ada rumus untuk penghitungan DBH, namun pemerintah daerah merasa belum mendapatkan cukup data untuk faktor pengurang DBH. Bambang Raflis dari Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyampaikan bahwa secara prinsip DJPK siap menyampaikan data-data yang ada. Namun data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan faktor pengurang ada di Ditjen Anggaran (DJA).

 Pemerintah daerah juga mengharapkan tambahan penerimaan daerah karena penerimaan DBH dirasa masih kurang. Rudi Hartono dari Dinas ESDM, Provinsi Riau mengeluhkan pendapatan pajak (Pph 21) yang disetorkan ke pusat, karena kantor pusat perusahaan ada di Jakarta. Dia berharap agar perusahaan-perusahaan memiliki NPWP daerah agar penerimaan pajak dapat masuk ke daerah. Romadhaniah dari Ditjen Pajak mengatakan bahwa peraturan Pph 21 adalah di mana wajib pajak itu berasal. Maka ada usulan agar tiap perusahaan juga memiliki NPWP lokal agar dapat berkontribusi ke daerah. Selain itu, perlu pembenahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena dari sekitar 6000 IUP, sebagian besar tak memiliki NPWP.