Tuesday , 19 February 2019
Home » Berita » Menjadikan EITI Bagian dari Agenda Reformasi
Menjadikan EITI Bagian dari Agenda Reformasi

Menjadikan EITI Bagian dari Agenda Reformasi

Jakarta. Kunjungan Ketua Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Ibu Clare Short ke Jakarta pada 4-5 Februari 2015 menguatkan kembali tekad transparansi industri ekstraktif di tanah air sebagai bagian dari agenda reformasi.

Ketika bertemu dengan konsorsium Publish What You Pay Indonesia yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholders groups for EITI), Ibu Clare menegaskan bahwa begitu banyak agenda reformasi yang telah disuarakan sejak Indonesia menjadi negara demokrasi dan EITI harus menjadi bagian dari agenda tersebut. “Bukan agenda yang berjalan sendiri, ,” tegasnya.

Selama lebih dari dua jam Ibu Clare Short mengikuti seksama dinamika diskusi “Tantangan Transparansi Penerimaan Migas & Tambang” yang diselenggarakan PWYP Indonesia di Hotel JW Luwansa, Jl. Rasuna Said, Feb 4, 2015. Diskusi itu dihadiri puluhan perwakilan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan perusahaan-perusahaan industri ektraktif. Dalam kesempatan tersebut, lika-liku industri pertambangan diungkap secara komprehensif oleh berbagai panelis yakni Direktorat Jenderal Mineral dan Gas Bumi, Satuan Kerja (SKK) Migas, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Ibu Clare yakin dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara patuh standar (compliant) EITI pada bulan Oktober 2014 di Myanmar oleh Dewan EITI, maka Indonesia diharapkan semakin serius melaksanakan transparansi di sektor industri ekstraktif. Apalagi hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah RI menuju pemerintahan yang semakin terbuka. “EITI dapat menjadi salah satu instrumen dalam mensukseskan kebijakan pemerintah tersebut,” katanya.

Ibu Clare menyaksikan dukungan lembaga swadaya masyarakat atas pelaksanaan EITI di Indonesia sudah sangat kuat. Namun ia menyayangkan dukungan pemerintah masih belum sekuat dukungan LSM tersebut. “Semoga pemerintah lebih kuat lagi mendukung peran SEkretariat EITI demi keberhasilan tugas dan fungsinya,” katanya.

Apalagi, lanjut Ibu Clare, sejak dikukuhkan standar pelaporan baru pada pertemuan Dewan EITI di Sydney, Australia tahun 2013, yang wajib dilaporkan lebih dari proses akuntansi saja, namun juga menyentuh informasi kontekstual seperti angka produksi, kepemilikan ijin dan pemilik perusahaan induk, alokasi pembagian pendapatan antara pemerintah pusat, lokal dan pihak-pihak lain, penjelasan tentang sistem fiskal di negara tersebut, serta juga mendorong transparansi dalam hal kontrak produksi.

Selain itu, beberapa hal yang juga dituntut keterbukaannya oleh standar baru adalah:

  • Pembukaan yang akurat dan komprehensif tentang semua pemasukan dari industri ekstraktif
  • Laporan agregat per tipe pembayaran, per perusahaan, per instansi pemerintah dan per proyek
  • Aktivitas perusahaan milik negara
  • Transfer pemerintah pusat dan daerah: dari dan ke
  • Pengeluaran untuk kegiatan sosial
  • Pendapatan dari transportasi dan transit

 “Jadi laporan EITI bukan sekadar pekerjaan check list dari hal-hal teknis penerimaan negara, tapi bagaimana gerakan transparansi ini dapat memberikan perubahan besar bagi Indonesia,” tegasnya.

Ibu Clare juga sempat menyinggung tentang perpanjangan waktu pelaporan yang Indonesia minta, dimana Pemerintah telah meminta ekstra enam bulan untuk laporan 2012-2013 yang semestinya dijadwalkan keluar pada Juni 2015. Jika Indonesia terlambat untuk memenuhi kewajiban ini, maka status “compliant” Indonesia bisa ditunda (suspended). “Namun hal itu akan dibicarakan dalam rapat Dewan Internasional EITI bulan ini mengenai kemungkinan-kemungkinan jika laporan terlambat,” katanya.

Bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said

menteri-esdm-sudirman-saidDalam kunjungannya kali ini, Ibu Clare menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Ia mengaku gembira bertemu dengan Ibu Clare yang menjadi ketua dewan dari perkumpulan 48 negara termasuk Indonesia yang mengusung prinsip transparansi. Ia meminta agar pertemuan-pertemuan lebih jauh secara teknis terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan EITI di Indonesia. “Spirit pemerintahan saat ini adalah juga transparansi,” katanya.

Bapak Menteri Sudirman Said juga mengemukakan bahwa masyarakat kini sangat cerdas dan kritis mempertanyakan adanya keterlibatan pihak internasional atas pelaksanaan EITI di Indonesia dan adanya kepentingan asing seperti perusahaan-perusahaan multi nasional dibalik kegiatan ini.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa berbagai tuntutan teknis dari transparansi industri ekstraktif ini akan dibicarakan dengan Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Transparansi Industri Ekstraktif serta dengan Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana.

Bertemu Presiden Direktur Pertamina Dwi Soetjipto

dwi-soetjiptoIbu Clare juga sempat bertemu dengan Presiden Direktur Pertamina Dwi Soetjipto. Ini adalah pertemuan kali pertama Ibu Clare dan Bapak Dwi yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara tersebut pada 28 November 2014 lalu. Pertamina adalah salah satu tim pelaksana dari prakarsa EITI Indonesia.

Dalam kesempatan itu Bapak Dwi Soetjipto menegaskan bahwa kedatangan Ibu Clare Short sebagai Dewan EITI Internasional sangat menginspirasi dirinya untuk menerapkan transparansi secara luas di Pertamina. “Kunci Pertamina untuk menjadi lebih baik lagi terletak pada prinsip transparansi dan good corporate governance,” katanya menegaskan.

Pertamina, kata Bapak Dwi Soetjipto, sangat fokus dalam menerapkan prinsip transparansi antara lain dengan mengimplementasi i-Cover yakni sistem transparansi internal, selalu mempublikasi laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat dan menerapkan whistle blowing system. “Dengan bersikap transparan kami bisa melawan korupsi,” katanya.

Ibu Clare meyakini bahwa dengan penerapan standar transparansi yang baru berlaku pada laporan tahun 2012 (yang masih dalam tahap penyelesaian), Pertamina bisa menjadi contoh perusahaan milik negara berkelas dunia. Ini mengingat standar transparansi yang diterapkan EITI adalah standar global yang juga berlaku di lebih dari 50 negara lain di dunia.

Sepanjang lebih dari satu dekade terwujudnya inisiatif transparansi ini, tambah Ibu Clare, pengalaman dari berbagai perusahaan milik negara dalam bidang pengelolaan energi dari negara-negara di dunia ikut memperkaya EITI.  “EITI Indonesia sudah berkomitmen akan mengeluarkan laporan terbaru yang memuat informasi lebih detil, termasuk dari perusahaan milik negara,” katanya.