Monday , 18 December 2017
Home » Berita » Meningkatkan Transparansi Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah
Meningkatkan Transparansi Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah

Meningkatkan Transparansi Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi sektor migas dan minerba, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperluas pelaksanaan EITI hingga ke tingkat daerah. Sebagai langkah awal untuk rencana pelaksanaan EITI di daerah, sejumlah diskusi telah dilaksanakan baik di pusat dan daerah. Diskusi untuk rencana pembentukan EITI daerah telah dilaksanakan di Balikpapan, Banjarmasin, dan Jambi antara bulan April hingga September 2017. EITI dengan upaya transparansinya dapat dijadikan pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menemukan solusi terkait berbagai permasalahan dalam tata kelola industri ekstraktif.

 Dalam pelaksanaan transparansi, Indonesia setiap tahun harus mempublikasikan informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayaran perusahaan lainnya dan penerimaan negara dari industri ekstraktif ke publik. Empat laporan yang telah dipublikasikan sejak tahun 2013, telah mencakup informasi penerimaan negara dari seluruh perusahaan sektor migas, namun dari sektor minerba baru mencakup sekitar 85% dari total penerimaan negara. Dalam Laporan EITI, baru sekitar 120 perusahaan minerba yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan pembayaran ke negara. Ribuan perusahaan lainnya yang sebagian besar memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, masih belum menjadi perusahaan pelapor EITI. Pelaksanaan EITI daerah akan memperluas cakupan laporan EITI, di luar laporan penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan yang menjadi entitas pelapor EITI di tingkat nasional.

 Pelaksanaan EITI daerah bertujuan meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data dan informasi industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing. Peningkatan transparansi di daerah akan dapat mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan program dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena terbukanya informasi tentang eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk perbaikan tata kelola yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Dalam diskusi dengan pemerintah daerah di tiga provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jambi), ketiganya mendukung apabila akan dijadikan provinsi untuk pilot EITI daerah. Banyak kritik dan masukan dari pemerintah daerah apabila kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Kesiapan dasar hukum menjadi salah satu hal yang paling disorot sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. Perwakilan Pemerintah Daerah mengharapkan adanya dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan EITI Daerah. Dengan adanya dasar hukum yang tegas, akan memberikan kemudahan dalam permintaan data dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan adanya sinkronisasi data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, Kemenko Perekonomian sedang menyiapkan revisi Perpres 26/2010 yang menjadi dasar pelaksanaan EITI. Perpres tersebut hanya memuat pelaksanaan EITI di tingkat nasional. Apabila telah mendapatkan masukan dari daerah, Perpres tersebut akan direvisi agar dapat memayungi pelaksanaan EITI tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah.

 Hal lainnya yang menjadi perhatian yaitu ketersediaan anggaran yang juga krusial dalam pelaksanaan EITI Daerah. Ketersediaan anggaran adalah salah satu hal yang menentukan inisiatif ini dapat dilakukan secara terus menerus dan permanen. Apabila EITI daerah dapat berjalan, Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini, namun diharapkan juga peran serta daerah karena kegiatan ini juga untuk kepentingan daerah. Masalah ini masih memerlukan pembahasan yang mendalam terutama setelah adanya dasar hukum pelaksanaan EITI Daerah.

Sekretariat EITI akan menampung masukan dari diskusi yang telah dilakukan. Pelaksanaan EITI di daerah dapat ditentukan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. “Acuan atau apa saja yang perlu ditransparansikan tak harus mengikuti standar di Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Daerahlah yang mengetahui tantangan  dan permasalahan apa saja yang mereka hadapi”,  kata Ketua Tim Sekretariat EITI, Edi Tedjakusuma.