Saturday , 23 March 2019
Home » Berita » Laporan EITI Keempat, Tak Hanya Berisi Informasi Tahun 2014
Laporan EITI Keempat, Tak Hanya Berisi Informasi Tahun 2014

Laporan EITI Keempat, Tak Hanya Berisi Informasi Tahun 2014

Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan Laporan EITI Indonesia keempat yang mencakup laporan penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2014. Laporan yang dapat diunduh secara gratis di website EITI Indonesia tersebut, terbagi menjadi empat buku yaitu ringkasan eksekutif, laporan rekonsiliasi, laporan kontekstual, dan lampiran. Walaupun terbagi menjadi empat buku, namun secara garis besar, Laporan EITI terbagi menjadi dua bagian yaitu rekonsiliasi dan kontekstual.  Laporan rekonsiliasi menyajikan data penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun 2014, yang direkonsiliasi dengan pembayaran yang dilakukan industri  kepada negara. Sedangkan laporan kontekstual menyajikan informasi tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Laporan ini tak hanya sebatas berisi informasi seputar industri ekstraktif di tahun 2014, informasi terbaru di sektor pertambangan dan migas juga dibahas di laporan ini.

Laporan rekonsiliasi menunjukkan gambaran pendapatan negara dari industri ekstraktif di tahun 2014. Pendapatan negara dari sektor migas pada tahun 2014 yaitu 341 triliun rupiah, meningkat 15 triliun dari tahun sebelumnya. Walaupun meningkat, peran sektor ini bagi total penerimaan negara turun 0,6 % dari tahun sebelumnya menjadi 22,01 %. Sedangkan penerimaan negara di sektor tambang pada tahun 2014 sebesar 37,3 triliun atau naik dari tahun sebelumnya yang “hanya” 29,6 triliun. Sektor ini berperan 10 % dari total penerimaan negara di tahun 2014.

Berdasarkan scoping study, jenis penerimaan yang harus direkonsiliasi di sektor migas yaitu pajak, lifting pemerintah, signature bonus, dan bonus produksi, sedangkan di sektor minerba yaitu royalti, pajak, dan biaya transportasi yang dibayarkan ke BUMN. Berdasarkan template yang dikirimkan perusahaan-perusahaan migas, penerimaan pajak yang direkonsiliasi sebesar 7,3 miliar dolar AS dan penerimaan bukan pajak sebesar 21,8 miliar dolar AS. Perbedaan hasil rekonsiliasi penerimaan negara sektor migas antara pembayaran dari perusahaan operator dengan data di SKK Migas, Ditjen Migas, dan Ditjen Anggaran berkisar antara 0% – 5 %.Sedangkan di sektor minerba, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi sebesar 2.463 miliar rupiah dan 976 juta dolar AS. Sedangkan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor minerba (termasuk dividen) yaitu sebesar 4.182 miliar rupiah dan 2.212 juta dolar AS. Perbedaan hasil rekonsiliasi antara perusahaan-perusahaan tambang dengan Ditjen Pajak, Ditjen Minerba, Ditjen Anggaran, dan PT KAI berkisar antara 0,16% -11,3 %. Perbedaan hasil rekonsiliasi, terutama di royalti disebabkan beberapa hal yaitu tidak akuratnya alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara royalti, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan iuran tetap yang teridentifikasi di 8 perusahaan. Selain itu, 18 perusahaan tak menyampaikan klarifikasi pada perbedaan royalti dan PHT sampai batas waktu pelaporan.

Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara dengan pembayaran dari perusahaan menemui banyak kendala terutama karena masih banyak perusahaan yang tidak melapor. Sebagian perusahaan juga menyerahkan template laporan melebihi batas waktu sehingga tak dapat direkonsiliasi. Entitas pelapor yang ditargetkan menyerahkan template laporan di sektor migas berjumlah 72 perusahaan operator dan 104 partner. Sedangkan perusahaan yang ditargetkan melapor di sektor minerba yaitu 120 perusahaan yang terdiri dari 101 perusahaan batubara dan 19 perusahaan mineral. Dari 176 perusahaan di sektor migas (operator dan partner) terdapat 9 perusahaan partner yang tidak menyerahkan template laporan dan sebagian ada yang melebihi batas waktu pelaporan. Sedangkan di sektor minerba terdapat 45 perusahaan yang sebagian tak mau melapor dan sebagian lainnya terlambat menyerahkan template laporan. Walaupun masih banyak yang tidak melapor, namun jumlah kontribusi bagi total penerimaan negara dari sektor ekstraktif relatif kecil. Di sektor migas, jumlah penerimaan negara dari perusahaan yang melapor yaitu 100% dari perusahaan operator dan 97,5 % dari partner. Sedangkan di sektor minerba, data dari perusahaan pelapor sebesar 85,33% dari total penerimaan negara di sektor minerba. Kontribusi perusahaan yang tak melapor bagi total penerimaan negara di sektor minerba hanya 7,42%. Sedangkan ribuan perusahaan minerba yang tak masuk di sampel EITI hanya berkontribusi 7,25% dari total penerimaan negara sektor minerba. Laporan  juga berisi informasi tentang penerimaan negara yang tak direkonsiliasi, baik sektor migas dan sektor minerba. Penerimaan negara yang tak direkonsiliasi meliputi barter, Corporate Social Responsibility (CSR), biaya transportasi, penerimaan negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Laporan kontekstual membahas perkembangan pelaksanaan EITI di Indonesia terutama keterkaitan antara informasi kontekstual dengan standar EITI 2016. Laporan ini terbagi menjadi tujuh bagian yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Ketujuh bagian dari laporan yaitu latar belakang pelaksanaan EITI Indonesia, tata kelola industri ekstraktif, proses perizinan dan sistem kontrak perusahaan migas dan minerba, pengelolaan industri ekstraktif, pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif, BUMN, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

Tidak hanya informasi di tahun 2014, Laporan Kontekstual juga menyajikan informasi terbaru tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Masyarakat dapat mengetahui informasi regulasi tentang tata kelola migas dari UU 44 tahun 1960 hingga PP 23 tahun 2015 dan regulasi sektor minerba dari tahun 1960 hingga terbitnya PP 1 tahun 2014 yang memperbaiki definisi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Masyarakat juga dapat mengetahui alur proses lelang dan perizinan baik di sektor migas maupun sektor minerba. Informasi kondisi terkini industri ekstraktif di Indonesia juga dapat diperoleh di laporan kontekstual. Kondisi terkini yang dijelaskan dalam laporan yaitu cadangan sumber daya alam, potensi, dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor ekstraktif.