Wednesday , 1 April 2020
Home » Berita » KPK: Perusahaan Tambang Sengaja Tunggak Pajak, Ini Tujuannya
KPK: Perusahaan Tambang Sengaja Tunggak Pajak, Ini Tujuannya

KPK: Perusahaan Tambang Sengaja Tunggak Pajak, Ini Tujuannya

Bisnis.com, SURABAYA—Tunggakan pajak dan pendapatan negara bukan pajak dari perusahaan mineral dan batubara yang belum terbayarkan mencapai Rp20 triliun.

Angka tersebut hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aktivitas pertambangan sejak 1999. Pemerintah kini fokus bagaimana potensi tersebut bisa ditagih dan menjadi pemasukan negara.

Group Head Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dedi Hartono menguraikan tunggakan atas pendapatan negara tersebut muncul karena ada kesengajaan. Tujuannya menekan biaya yang dikeluarkan perusahaan.

“Saat ditagih kendalanya ada beking-bekingan. Makanya ada kesepahaman dengan TNI, Polri, Pajak untuk memaksimalkan ini,” jelasnya seusai sosialisasi Transparansi Industri Ekstraktif di Surabaya, Kamis (11/9/2014).

Selain persoalan tunggakan pembayaran kewajiban, kata Dedi, KPK juga mengawasi kewajiban perusahaan tambang untuk reklamasi setelah eksploitasi selesai. Diawasi pula soal negosiasi kontrak karya dan pengusahaan penambangan batu bara.

Menurutnya pengawasan tersebut diharapkan membuat pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air menjadi transparan. Pasalnya, sejak reformasi bergulir transparansi di penambangan minyak dan gas serta mineral dan batu bara ini menghadapi tentangan dari sejumlah pihak.

Penambangan mineral dan batu bara berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghadapi persoalan transparansi paling pelik. Setidaknya itu tercermin dari banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi kriteria usaha clear and clean.

Data per 18 Juni 2014, dari 10.922 izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi standar clear and clean sebanyak 4.000 perusahaan. Petugas Fungsional Bidang Hukum Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, Bayu Romas, menguraikan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan akan ditertibkan.

“Ada rencana melalui surat edaran menteri akan dihentikan operasinya sampai mereka memenuhi ketentuan,” jelasnya.

Banyaknya tunggakan pajak dan pendapatan negara bukan pajak juga berdampak terhadap keuangan daerah. Kepala Bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Djoni Topan menguraikan bagi hasil mineral batu bara pada 2013 lalu Rp5 triliun.

Adapun pada 2014, Kalimantan Timur mendapat alokasi Rp3,7 triliun. Jumlah tersebut turun karena ada alokasi ke Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, ada kecenderungan bagi hasil dari mineral dan batu bara karena produksi turun.

“Bagi hasil minerba sebenarnya kurang baik bagi daerah karena jumlahnya turun. Kalaupun wacana royalti dinaikkan hingga 13,5% pun akan memicu eksploitasi besar-besaran,” jelasnya.

Dia menilai guna membangun pertambangan berkelanjutan perlu bagi hasil pajak yang lebih besar ke daerah. Saat yang sama pengetatan atas aktivitas pertambangan lebih dimaksimalkan.

Ketua Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif Emy Perdanahari menguraikan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia sudah berlebihan. Sehingga transparansi dalam aktivitas ini menjadi tuntutan.

Hanya saja, kata dia, tidak semua perusahaan bersedia membuka data soal pajak dan pendapatan negara bukan pajak yang disetorkan.

Sekadar memberi gambaran, pada 2011 total penerimaan negara dari pertambangan Rp99,16 triliun atau 8,2% dari total penerimaan negara Rp1.205,3 triliun. Sedangkan penerimaan dari minyak dan gas Rp290,4 triliun atau 24% dari total penerimaan Rp1.205,3 triliun.

Sumber : JIBI

Editor : Wahyu Darmawan

Disadur dari : http://surabaya.bisnis.com/m/read/20140912/94/74442/kpk-perusahaan-tambang-sengaja-tunggak-pajak-ini-tujuannya