Tuesday , 22 May 2018
Home » Berita » Kick Off Penyusunan Laporan EITI 2015
Kick Off Penyusunan Laporan EITI 2015

Kick Off Penyusunan Laporan EITI 2015

Setelah sekitar dua bulan sejak dimulainya proses perekrutan Independent Administrator (IA), Tim Pelaksana EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) menetapkan KAP Heliantono dan Rekan sebagai IA yang akan menyelesaian Laporan EITI 2015. IA dituntut untuk dapat menyelesaikan Laporan EITI 2015 hingga akhir November 2017, agar laporan dapat dipublikasikan di website EITI paling lambat bulan Desember 2017. Tim Pelaksana EITI menyetujui KAP Heliantono dan Rekan sebagai IA pada Rapat Tim Pelaksana yang diadakan di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Selasa, 22 Agustus 2017.

 KAP Heliantono dan rekan memaparkan rencana kerja untuk penyelesaian Laporan EITI hingga akhir tahun 2017. IA membagi penyelesaian laporan menjadi dua bagian yang berjalan bersama yaitu penyelesaian laporan rekonsiliasi dan penyelesaian laporan kontekstual. Penyusunan Laporan EITI 2015 diharapkan selesai dalam 16 minggu. Laporan Pendahuluan (Inception Report) direncanakan dapat diselesaikan pada minggu ke-4 (minggu ke-1 bulan September), draft pertama selesai pada minggu ke-10 (minggu ke-2 bulan Oktober), penyerahan draft final pada minggu ke-13 (setelah review dari Tim Pelaksana atas draft pertama), dan laporan final diselesaikan pada minggu ke-16 (akhir bulan November 2017) setelah direview Tim Pelaksana EITI.

 IA menyampaikan beberapa tanggapan pada TOR salah satunya tentang status keterbukaan kontrak di lingkungan Kementerian ESDM yang masih terbatas. Kementerian ESDM menyampaikan bahwa One Map Minerba masih berbayar dan perlu didadakan diskusi lanjutan untuk membahas agar data kontrak pertambangan dapat dibuka ke publik dan tidak perlu berbayar. IA mengharapkan ada kemudahan akses untuk rekonsiliasi data pajak ke Ditjen Pajak. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, rekonsiliasi data pajak selalu menghabiskan banyak waktu yang cukup lama karena birokrasi. Untuk membuka data pajak perusahaan, Ditjen Pajak harus mendapatkan persetujuan dari perusahaan terkait. IA juga mengharapkan dukungan dari Tim Pelaksana untuk mendapatkan informasi, terutama tentang dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan.