Saturday , 24 February 2018
Home » Berita » Indonesia Menjadi Tuan Rumah Konferensi Global Beneficial Ownership
Indonesia Menjadi Tuan Rumah Konferensi Global Beneficial Ownership

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Konferensi Global Beneficial Ownership

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Global Conference on Beneficial Ownership oleh Sekretariat EITI Internasional. Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di hotel Fairmont Jakarta. Konferensi tersebut akan mengundang peserta dari 52 negara anggota EITI. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong transparansi Beneficial Ownership (BO). Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia diharapkan dapat mengambil manfaat dari praktik transparansi BO di negara lain, serta dapat berbagi pengalaman pelaksanaan transparansi BO di Indonesia.

Dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan konferensi global tersebut, telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga yang aktif dalam upaya transparansi BO yaitu Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan sejumlah instansi lainnya. Di pertengahan September 2017, panitia inti yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas telah terbentuk untuk mempersiapkan substansi dan teknis acara. Substansi dari konferensi global tersebut mencakup konsep dan prinsip dasar BO, peluang dan tantangan mendorong transparansi BO, perkembangan implementasi BO di berbagai negara, dan agenda bersama untuk mendorong percepatan transparansi BO.

 Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah konferensi global karena berbagai langkah yang telah dilakukan oleh para pihak untuk transparansi BO. Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan Roadmap atau peta jalan transparansi BO  pada awal tahun 2017. Publikasi tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara-negara pelaksana untuk mempublikasikan Peta Jalan BO di akhir tahun 2016. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan langkah-langkah keterbukaan BO yang dimulai tahun 2017. Di tahun 2020, Indonesia diharapkan dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif di Laporan EITI.  KPK sebagai focal point Working Group G-20 diminta membuat rencana aksi dalam pelaksanaan prinsip transparansi G-20, dengan mengkoordinasikan sejumlah lembaga. KPK telah menyelesaikan kajian tentang BO yang  mencakup definisi, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan. PPATK dan Kemenkumham berupaya menyelesaikan dasar hukum pelaksanaan transparansi BO yaitu lewat pengajuan Perpres BO. Perwakilan masyarakat sipil seperti Publish What You Pay Indonesia dan Transparansi Internasional Indonesia (TII) juga secara aktif mendorong pelaksanaan transparansi BO.

Upaya keterbukaan BO mulai mendapat perhatian pemerintah Indonesia setelah terkuaknya Panama Papers yang menunjukkan banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki dana di negara-negara surga pajak. Terdapat 1.038 wajib pajak asal Indonesia masuk dalam dokumen tersebut. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk pembukaan informasi BO ditunjukkan dengan komitmen di forum anti-corruption summits yang berlangsung di London 12 Mei 2016. Indonesia juga bergabung dengan sejumlah inisiatif global yang memiliki persyaratan keterbukaan informasi BO. Selain EITI, Indonesia juga berpartisipasi dalam FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) dan pelaksanaan BO G20 Principles. Keterbukaan informasi BO akan dapat mengurangi berbagai hal yang merugikan negara yaitu hilangnya potensi pendapatan negara, korupsi, pencucian uang, dan monopoli terselubung.