Monday , 23 October 2017
Home » Berita » Forum Diskusi Terbatas “Satu Data”
Forum Diskusi Terbatas “Satu Data”

Forum Diskusi Terbatas “Satu Data”

Jakarta, 7 Januari 2014 – Sebagai upaya Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (Open Government), maka UKP-PPP menyelenggarakan Forum Diskusi Terbatas “Satu Data” untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau. Forum ini diikuti oleh beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti Biro Pusat Statisik (BPS), Bank Indonesia, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Badan Litbang dari 12 Kementerian, Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Sekretariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) serta Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia. Diskusi dibuka oleh Deputi V Kepala UKP-PPP yang sekaligus menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang dan maksud dari forum diskusi ini. Disampaikan bahwa latar belakang dari inisiatif “Satu Data” adalah adanya ketergantungan lintas sektor mengenai data antar K/L. Seringkali K/L memerlukan dan menggunakan data yang umumnya data tersebut dimiliki juga oleh K/L yang lain. Keterbatasan inilah yang sering menjadi penghambat dalam pemanfaatan data untuk pembangunan. Konsep “Satu Data” dianggap penting bagi analisis pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang mudah diakses dan digunakan, bebas dipakai kembali (open data), dan bebas biaya (free of charge).

Tiga hal yang menjadi fokus dalam diskusi ini yaitu : 1. Bagaimana penyusunan, pemutakhiran, penyampaian dan penggunaan data di setiap masing-masing K/L? 2. Bagaimana hubungan koordinasi antara K/L dengan K/L lainnya ? 3. Bagaimana jika BPS menjadi satu-satunya clearing house dari seluruh data untuk perencanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai pintu utama untuk mendorong “Satu Data” bagi proses perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh Bappenas.

Menanggapi fokus utama dalam diskusi ini, Sekretariat EITI menyampaikan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Sekretariat EITI pada dasarnya adalah pengguna data. Data yang digunakan bersumber dari laporan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah dan laporan penerimaan oleh pemerintah dari perusahaan industri ekstraktif. Kendala yang dihadapi oleh Sekretariat EITI dan K/L lain pada umumnya adalah pada hal hubungan koordinasi antara K/L. Dengan alasan tersebut Sekretariat EITI sangat mendukung upaya penerapan “Satu Data” di Indonesia karena akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan dalam melakukan tupoksinya dan sangat setuju jika BPS menjadi satu-satunya pintu utama dari seluruh data yang akan digunakan.

Hasil yang menjadi catatan dari forum diskusi ini yaitu perlunya dibentuk “Steering Committee”  sebagai persiapan menuju “Satu Data”. Selain itu perlu adanya rancangan organisasi yang antara lain menetapkan peran dari masing-masing K/L, penyamaan definisi, harmonisasi, klasifikasi , jenis dan integrasi data. Mengenai pengertian data yang bersifat bebas biaya, diperlukan suatu kejelasan dalam pengaturannya karena saat ini di beberapa instansi, data merupakan sumber PNBP. Forum diskusi kali ini merupakan awal dari diskusi mengenai “Satu Data”, rencananya diskusi serupa selanjutnya  akan diselenggarakan pada bulan Februari 2014.