Monday , 26 June 2017
Home » Berita » FGD Pengembangan EITI Daerah, Balikpapan, Kalimantan Timur
FGD Pengembangan EITI Daerah, Balikpapan, Kalimantan Timur

FGD Pengembangan EITI Daerah, Balikpapan, Kalimantan Timur

Sekretariat EITI mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) tentang Rencana Pengembangan EITI Daerah di Hotel Aston, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari rabu, 12 April 2017. Selain dihadiri perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Sekretariat EITI, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan. Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang dijajaki untuk dilakukannya pengembangan EITI Daerah. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya energi dan menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi anggota Tim Pelaksana EITI, selain Riau dan Jawa Timur.  Dalam sambutannya, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim mengatakan bahwa Kalimantan Timur diharapakan menjadi salah satu pelopor pembentukan EITI di tingkat daerah. Bastian menambahkan bahwa rencana pengembangan EITI Daerah dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima sudah sesuai dengan sumber daya alam yang dimanfaatkan atau belum.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik rencana pengembangan EITI Daerah dan siap apabila akan dijadikan sebagai provinsi pilot. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sekda Prov Kaltim, Ichwansyah menyampaikan kesiapannya dan mengharapkan pelaksanaan EITI Daerah dapat  meningkatkan sinergi dan keterbukaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sambutan yang baik juga disampaikan Taufik Hidayat dari Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Taufik menyampaikan bahwa Kabupaten Kukar adalah penghasil migas yang sangat besar yang harus ditingkatkan keterbukaannya.

Sejumlah masukan diperoleh dalam FGD, untuk pelaksanaan pengembangan EITI Daerah, terutama tentang dasar hukum dan anggaran. Perwakilan dari Bappeda Prov Kaltim mengharapkan adanya dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan EITI Daerah. Dengan adanya dasar hukum yang tegas, akan memberikan kemudahan dalam permintaan data dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan adanya sinkronisasi data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketersediaan anggaran juga merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan EITI Daerah karena faktor inilah salah satu hal yang menentukan inisiatif ini dapat dilakukan secara terus menerus dan permanen. Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan yaitu pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini karena daerah masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan data dari sektor industri ekstratif , namun pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis di lapangan untuk perangkat daerah masih harus dilakukan.

Ketua Tim Sekretariat EITI, Edi Tedjakusuma mengatakan akan menampung seluruh masukan dari peserta. Pelaksanaan EITI di Daerah dapat ditentukan sesuai kebutuhan masing-masing daerah karena tak harus mengacu ke Standar EITI. Edi mengatakan salah satu tantangan EITI adalah belum adanya reward dan punishment bagi perusahaan. Hal yang telah dilakukan yaitu perusahaan yang tak transparan telah dipublikasikan melalui website EITI dan media massa, sedangkan yang transparan ke depannya direncanakan akan diberikan awards atau apresiasi. Terkait pendanaan, Pemerintah Pusat juga masih mengalami kesulitan. Untuk itu, diupayakan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk merealisasikan EITI Daerah supaya terbentuk. Ke depannya, website atau portal EITI diharapkan dapat dimaksimalkan untuk pengisian data dari perusahaan melalui pengisian kolom-kolom tentang pembayaran perusahaan ke negara.

Download Bahan di bawah ini:

1. Paparan EITI Daerah

2. NOTULENSI FGD RENCANA PENGEMBANGAN EITI DAERAH