Monday , 23 September 2019
Home » News » Indonesia Delegates Attend the EITI Global Conference 2019
Indonesia Delegates Attend the EITI Global Conference 2019

Indonesia Delegates Attend the EITI Global Conference 2019

Sebagai wujud komitmen dalam keanggotaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), delegasi Indonesia hadir dalam Konferensi Global EITI tahun 2019 di OECD Centre, Paris, Prancis pada tanggal 17-19 Juni 2019. Dalam kegiatan tersebut, delegasi yang mewakili Indonesia yaitu Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Akhmad Syakhroza, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim, dan sejumlah delegasi lainnya dari perwakilan pemerintah, Sekretariat EITI Indonesia, dan perwakilan masyarakat sipil.

Terdapat dua agenda besar dalam kegiatan ini yaitu peluncuran Standar EITI tahun 2019 dan pelantikan anggota Dewan EITI Periode 2019-2022 yang menggantikan anggota Dewan EITI periode sebelumnya, periode 2016-2019. Mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark dilantik menjadi Ketua Dewan EITI untuk tiga tahun mendatang menggantikan Ketua Dewan EITI sebelumnya, Fredrik Reinfeldt. 

Saat pembukaan Konferensi, Fredrik secara resmi meluncurkan Standar EITI 2019. Beberapa hal yang berbeda dari Standar EITI 2016 yaitu: transparansi kontrak, Partisipasi negara dan perdagangan komoditas (Commodity Trading), lingkungan hidup, gender, dan mainstreaming/pengarusutamakan transparansi. Indonesia telah memulai untuk memenuhi persyaratan tersebut dengan beberapa pelaksanaan kegiatan. Untuk transparansi perdagangan komoditas, Indonesia adalah salah satu negara pilot bersama tujuh negara anggota EITI lainnya. EITI Indonesia juga sudah mulai melakukan mainstreaming atau pengarusutamaan transparansi data melalui sejumlah portal seperti Geoportal ESDM, Minerba One Data Indonesia (MODI), Portal SKK Migas, dan Portal Data EITI Indonesia. Ke depannya, Portal Data EITI direncanakan sebagai satu portal yang dapat menghubungkan ke semua portal data industri ekstraktif baik tautan maupun integrasi data.

Transparansi kontrak adalah salah satu persyaratan di Standar EITI 2019. Irjen Kementerian ESDM, Akhmad Syakhroza menjadi salah satu pembicara dalam sesi pembahasan transparansi dokumen kontrak. Akhmad menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mendukung upaya pembukaan dokumen kontrak bagi negara-negara pelaksana EITI, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait seperti DPR, perusahaan, pemerintah daerah, dll. Saat ini, pembukaan dokumen kontrak di Indonesia masih terhalang regulasi yang berlaku di Indonesia. Indonesia sedang berupaya melakukan revisi UU Migas dan UU Minerba, apabila DPR dapat menyetujui kebijakan pembukaan dokumen kontrak, maka transparansi dokumen kontrak dapat dilakukan. Irjen ESDM juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen agar kebijakan keterbukaan kontrak tidak menganggu iklim investasi di sektor ekstraktif yang sangat strategis bagi pembangunan. Standar EITI 2019 mensyaratkan pengungkapan dokumen kontrak setelah 1 Januari 2021. Kelompok multi-pemangku kepentingan (MSG) diharapkan untuk memasukkan pengungkapan dokumen  kontrak ke dalam rencana kerja EITI.

Selain menjadi pembicara di sesi transparansi dokumen kontrak, delegasi Indonesia juga hadir dalam diskusi tentang Beneficial Ownership (BO) karena transparansi BO sudah menjadi agenda nasional yang melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Akhmad Syakhroza menyampaikan ke peserta Konferensi bahwa Indonesia memiliki kemajuan yang signifikan dalam transparansi BO setelah disahkannya Peraturan Presiden No 13 tahun 2018. Kementerian ESDM juga sudah mensyaratkan keterbukaan data BO dalam proses perizinan perusahaan ekstraktif.

Delegasi Indonesia juga bertemu dengan Direktur Eksekutif EITI, Mark Robinson. Dalam pertemuan, dibahas beberapa hal, antara lain: pengarusutamaan data ekstraktif, keterbukaan BO, Commodity Trading migas, dan transparansi dokumen kontrak. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah lebih maju dalam dalam pelaksanaan isu-isu tersebut dibanding negara-negara EITI lainnya, tetapi masih ada tantangan yang dihadapi antara lain dalam membuka data impor migas, dan keterbukaan dokumen kontrak. Dalam menyikapi tantangan tersebut, delegasi Indonesia menekankan bahwa Indonesia mengacu kepada kepentingan nasional bagi keberlanjutan pembangunan.

Di dalam konferensi, delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi dari Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Persatuan, U Ohn Win. Dalam pertemuan, delegasi Indonesia menyampaikan pengalaman selama menjadi anggota EITI dan memberikan masukan kepada delegasi Myanmar. Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan EITI adalah Perpres No 26 tahun 2010 yang menetapkan EITI dilaksanakan oleh Tim Pengarah, Tim Pelaksana EITI, dan dibantu oleh Sekretariat EITI. Delegasi Myanmar akan mengambil pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan EITI sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan EITI di Myanmar. Menurut rencana, Myanmar vakan mengirim delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintah dan anggota parlemen ke Indonesia untuk mempelajari pelaksanaan EITI di Indonesia.

            Konferensi Global EITI merupakan forum tingkat tinggi tiga tahunan EITI tentang tata kelola industri ekstraktif. Konferensi ini menghadirkan pejabat tinggi negara kaya hasil industri ekstraktif, perwakilan masyarakat sipil, dan pemimpin perusahaan, untuk membahas isu-isu terbaru dan pelaksanaan praktik tata kelola yang baik. Sejumlah tema membahas pendekatan multi-pihak untuk perbaikan tata kelola di sektor ekstraktif dan melihat sejauh mana peran EITI dalam manajemen sektor tersebut, terutama dalam mengatasi korupsi, meningkatkan investasi, dan memungkinkan peran masyarakat sipil dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.