Monday , 9 December 2019
Home » Event and Socialization

Event and Socialization

Dissemination of EITI by Mineral and Coal Association for the Mineral and Coal Sector Company

Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) bekerjasama dengan Indonesian Mining Association (IMA) mengadakan acara Workshop Digitalisasi Pembayaran Sektor Minerba dalam Mendorong Transparansi dan Kepatuhan. Kegiatan tersebut salah satunya untuk menyosialisaikan pelaksanaan EITI di Indonesia oleh perwakilan asosiasi industri di Tim Pelaksana  asosiasi kepada perusahaan anggota. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 50 peserta perwakilan dari perusahaan sektor minerba anggota IMA dan APBI Dalam sambutannya, Plh Direktur Eksekutif IMA Djoko Widjajatno mengatakan bahwa pelaksanaan transparansi yang digagas oleh EITI serta upaya digitalisasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dan menunjukkan ke luar bahwa tata kelola sektor minerba di ... Read More »

FGD Contract Disclosure in Extractive Industries,

Sekretariat EITI mengadakan FGD Keterbukaan Kontrak Industri Ekstraktif di Hotel Mercure Kemayoran pada tanggal 29 Oktober 2019. Kegiatan tersebut untuk memenuhi Standar EITI terbaru yaitu Standar EITI 2019. Berdasarkan Standartersebut, negara-negara pelaksana EITI diharuskan untuk membuka dokumen kontrak dan lisensi lainnya yang diterbitkan atau diubah setelah 1 Januari 2021. Negara pelaksana EITI juga didorong untuk membuka dokumen kontrak dan lisensi lainnya yang diterbitkan sebelum tahun 2021 namun belum bersifat wajib. Tim Pelaksana EITI diharapkan untuk memasukkan upaya keterbukaan kontrak beserta kerangka waktu pelaksanaannya ke dalam rencana kerja tahun 2020. Dengan demikian dibutuhkan kesepakatan para pihak terkait isu keterbukaan kontrak, bagaimana ... Read More »

Dissemination of EITI Report 2017 for Reporting Companies

Dalam rangka penyusunan Laporan EITI tahun 2017, Sekretariat EITI dan Administrator Independen Laporan EITI 2017, PT Veda Praxis mengadakan kegiatan sosialisasi pengisian formulir pelaporan data perusahaan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Novotel Cikini pada tanggal 3 Oktober 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 70 perusahaan minyak dan gas bumi dari 77 entitas perusahaan migas yang wajib mengisi formulir pelaporan EITI tahun 2017. Sedangkan di sektor mineral dan batubara, 66 perusahaan batubara dari 122 perusahaan yang wajib melaporkan hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Terdapat sejumlah hal yang menyebabkan sejumlah perusahaan tidak dapat hadir yaitu alamat dan Contact Person perusahaan tidak update, sehingga ... Read More »

EITI Encourages Transparency of Oil and Gas Participating Interest for Local Government

Migas masih menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Di tahun 2018, penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp 228 Triliun atau 182% dari target APBN 2018 sebesar Rp 125 Triliun.  Hal tersebut tidak terlepas dari usaha serius pemerintah dalam upaya menciptakan iklim investasi industri migas yang lebih baik. Salah satunya dengan transformasi kontrak Production Sharing Contract (PSC) ke Gross Split dan penyederhanaan perizinan.  “Penerimaan negara dari sektor migas tersebut diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh daerah-daerah penghasil migas,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan HidupKementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna.  Montty menjelaskan, salah satu ... Read More »

Visit of Myanmar EITI MSG

Tim Pelaksana EITI Myanmar berkunjung ke Indonesia untuk mendapatkan informasi pelaksanaan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Salah satu agenda kunjungan Tim Pelaksanan EITI Myanmar adalah Pertemuan dengan Tim Pelaksana EITI Indonesia. Pertemuan diadakan dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan EITI di Indonesia sekaligus bertukar pengalaman dengan delegasi Myanmar dalam pelaksanaan Standar EITI. Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta pada tanggal 16 Juli 2019 tersebut juga dilaksanakan untuk menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan desentralisasi pertambangan kepada Myanmar. Setelah pergantian rezim, Myanmar mulai berupaya melakukan sejumlah reformasi pertambangan salah satunya dengan belajar dari pengalaman Indonesia yang dianggap lebih berpengalaman sebagai negara ... Read More »

FGD “Accelerating the Implementation of Beneficial Ownership Transparency in Indonesia””

Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan diskusi terfokus bertajuk “Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia” (14/5) lalu. Diskusi diselenggarakan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan BO di Indonesia, serta mengidentifikasi follow up action yang bisa dilakukan bersama-sama oleh para pihak. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat EITI, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ... Read More »

Transparency as an Effort to Improve Distribution Governance of Revenue Sharing Funds

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Jambi. Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong agar penyaluran dan ... Read More »

Measuring Opportunities for Contract Openness and Mining Permits in NTB

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk “Peluang Implementasi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan Sektor Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat” (4/3) lalu di Kota Mataram. Hadir dalam diskusi ini perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB, akademisi, dan masyarakat sipil. Hendriadi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan bahwa dari sisi keterbukaan informasi, dalam keterbukaan kontrak tidak ada kerahasiaan yang bersifat absolut. Sehingga, dokumen kontrak dan izin ... Read More »

Increasing Transparency of Extractive Industries, Government Launches the 6th EITI Indonesia Report

Indonesia berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba. Untuk itu, Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 ini merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. “Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun Pelaporan 2016 dan Diskusi ... Read More »

Encouraging the Openness of Contracts and Licensing in the Extractive Industries

Kebutuhan akan keterbukaan kontrak dan perizinan di industri ekstraktif kini semakin menguat, seiring dengan tuntutan publik dalam mendorong pengelolaan industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel. Beberapa kasus telah menunjukkan preseden yang baik dalam upaya keterbukaan kontrak dan perizinan. Namun masih banyak juga pihak yang berasumsi bahwa dokumen kontrak dan perizinan adalah dokumen rahasia yang hanya boleh diakses oleh para pihak yang menandatangani kontrak atau izin dengan alasan persaingan usaha maupun kekhawatiran penyalahgunaan informasi. Karenanya, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi yang bertajuk Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif pada (16/1) lalu. Hadir sebagai narasumber, Gede ... Read More »