Wednesday , 1 April 2020
Home » Author Archives: god (page 4)

Author Archives: god

Transparency as an Effort to Improve Distribution Governance of Revenue Sharing Funds

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Jambi. Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong agar penyaluran dan ... Read More »

Measuring Opportunities for Contract Openness and Mining Permits in NTB

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk “Peluang Implementasi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan Sektor Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat” (4/3) lalu di Kota Mataram. Hadir dalam diskusi ini perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB, akademisi, dan masyarakat sipil. Hendriadi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan bahwa dari sisi keterbukaan informasi, dalam keterbukaan kontrak tidak ada kerahasiaan yang bersifat absolut. Sehingga, dokumen kontrak dan izin ... Read More »

Increasing Transparency of Extractive Industries, Government Launches the 6th EITI Indonesia Report

Indonesia berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba. Untuk itu, Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 ini merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. “Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun Pelaporan 2016 dan Diskusi ... Read More »

Encouraging the Openness of Contracts and Licensing in the Extractive Industries

Kebutuhan akan keterbukaan kontrak dan perizinan di industri ekstraktif kini semakin menguat, seiring dengan tuntutan publik dalam mendorong pengelolaan industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel. Beberapa kasus telah menunjukkan preseden yang baik dalam upaya keterbukaan kontrak dan perizinan. Namun masih banyak juga pihak yang berasumsi bahwa dokumen kontrak dan perizinan adalah dokumen rahasia yang hanya boleh diakses oleh para pihak yang menandatangani kontrak atau izin dengan alasan persaingan usaha maupun kekhawatiran penyalahgunaan informasi. Karenanya, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi yang bertajuk Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif pada (16/1) lalu. Hadir sebagai narasumber, Gede ... Read More »

Understanding and Encouraging Transparency of Beneficial Ownership of Data in the Extractive Sector

Di tahun 2016 Panama Papers mengungkap nama-nama pejabat publik dan pemimpin dunia, termasuk 1038 wajib pajak asal Indonesia, yang menunjukkan bahwa korporasi bisa dijadikan sebagai alat untuk pencucian uang lintas negara. Di sisi lain, dari sekitar Rp.1.387 triliun uang yang beredar di sektor pertambangan, hanya sekitar Rp. 96,9 triliun yang dapat ditarik pajaknya. Karenanya menjadi penting untuk mengenal beneficial ownership atau penerima manfaat sesungguhnya dan mendorong adanya transparansi beneficial ownership. PWYP Indonesia, 20-21/2 lalu menyelenggarakan pelatihan “Memahami Beneficial Ownership dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam”, sebagai instrumen yang digunakan dalam advokasi masyarakat sipil. Isnu Yuana, Spesialis Hukum Senior PPATK, memaparkan bahwa manfaat ... Read More »

Sharing Experiences about Data Using for Advocacy in the Extractive Industries

EITI Indonesia Report 2016

EITI Indonesia 2016 Report  has been prepared by MSG of EITI Indonesia This report consists of four books : Book 1- Executive Summary (ID) Book 2 – Contextual Reports (ID) Book 3 – Reconciliation Reports (ID) Book 4 – Annex Reconciliation (ID) Vol 1 – Executive Summary-English Vol 2 – Contextual Report-English Vol 3 – Reconciliation Report-English Vol 4 – Appendices-English Read More »