Wednesday , 17 October 2018
Home » Berita » EITI Untuk Perbaikan Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH)
EITI Untuk Perbaikan Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH)

EITI Untuk Perbaikan Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH)

Industri ekstraktif memberikan andil yang besar bagi pendapatan negara dan masyarakat. Pendapatan dari sektor ini digunakan untuk kepentingan negara dengan tak lupa memberikan prioritas terbesar kepada daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut UU No 23/2014 DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara hasil Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan yaitu penerimaan SDA kehutanan, perikanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi. Hasil SDA tersebut harus memenuhi syarat untuk dibagihasilkan antara lain harus jelas asal produksinya dan tak dapat diperbaharui atau harus memakan waktu yang lama untuk pemulihan.

                Menurut Anwar Sadat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, daerah penghasil harus mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian DBH dari daerah lain. Namun  masih terdapat sejumlah kelemahan dalam penerapan DBH saat ini. Pembagian DBH dari sektor perikanan harus ditinjau ulang karena ikan tak bisa ditentukan asalnya, dan tak bisa memenuhi prinsip by origin. Kelemahan lainnya adalah DBH dari SDA tidak stabil, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan Pasal 23 UU 33/2004 yang menyatakan penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan menemui hambatan karena realisasi penerimaan baru bisa diketahui setelah audit. Maka perbedaan data pusat dan daerah dimungkinkan terjadi karena perbedaan auditor. Anwar menambahkan perbedaan data juga dimungkinkan karena laporan yang tidak jelas sehingga membuat ketidakjelasan data penyetor, walaupun ada uang yang diserahkan.

Walaupun Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah berupaya mengupayakan pembagian DBH yang bertujuan untuk menguntungkan semua pihak, namun daerah-daerah yang kaya SDA masih merasa kekurangan dalam pembagian DBH. Joni Topan dari Dispenda Provinsi Kalimantan Timur mengatakan 12% DBH yang diterima Kalimantan Timur masih sangat kecil dengan derajat penghisapan yang sangat tinggi yaitu 87%. Walaupun kaya energi, namun Provinsi Kaltim masyarakatnya masih miskin dan kekurangan energi. Kaltim merupakan contoh ideal untuk resource curse yaitu daerah yang sumber daya alamnya kaya namun masyarakatnya miskin. Guru Besar FISIP Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Dr H Obsatar Sinaga, MSi mengatakan, idealnya Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan dana bagi hasil minyak dan gas sebesar 50 persen. Masih kurangnya DBH menjadi faktor penyebab belum berhasilnya pembangunan daerah, di antaranya belum mampu menyejahterakan masyarakat.

Dana Bagi Hasil adalah salah satu materi yang dicantumkan dalam laporan EITI. Hingga laporan ketiga EITI yang mencakup tahun Kalender 2012-2013 baru tiga provinsi kaya SDA yang dijadikan sampel untuk melaporkan DBH yang diterima. Ketiga provinsi yang dijadikan sampel tersebut merupakan anggota Tim Pelaksana EITI yaitu Kalimantan Timur, Riau, dan Jawa Timur. EITI adalah salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola industri ekstraktif, salah satunya pengalokasian DBH.

Dalam laporan EITI 2012-2013, terdapat rekomendasi untuk perbaikan pengalokasian DBH ke daerah. Rekomendasi merupakan tindaklanjut setelah ditemukannya perbedaan data yang direkonsiliasi. Kesalahan pencatatan akun masih terjadi pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) di Kementerian Keuangan karena wajib pahak tidak menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) secara benar seperti penggunaan slip setor bank yang sudah tidak applicable sehingga terjadi salah input. Hal ini menyebabkan perbedaan antara jumlah penerimaan negara di SAU dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Ditjen Minerba. Pencatatan di SAI sendiri menggunakan bukti setor yang dilaporkan ke Ditjen Minerba baik oleh perusahaan atau pemerintah daerah. Perbedaan ini menyebabkan tertundanya usulan DBH bagi daerah untuk setoran yang tidak reconcile karena membutuhkan waktu dan prosedur untuk melakukan koreksi pada Kementerian Keuangan.

Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi antar SAU dan SAI menjadi rekomendasi agar tak terjadi lagi penundaan usulan DBH, yang merugikan pemerintah daerah. Apabila rekomendasi tersebut dijalankan, DBH yang disalurkan akan lebih lancar, dan menunjukkan kemauan pemerintah untuk memperbaiki proses transfer ke daerah. Tim Pelaksana EITI menjadi pihak yang harus mengawal agar rekomendasi tersebut dapat diwujudkan.

(Doni Erlangga)