Saturday , 21 October 2017
Home » Berita » EITI Berencana Berikan Penghargaan Transparansi Industri Ekstraktif
EITI Berencana Berikan Penghargaan Transparansi Industri Ekstraktif

EITI Berencana Berikan Penghargaan Transparansi Industri Ekstraktif

EITI Indonesia dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah mendukung pelaksanaan transparansi di sektor ekstraktif. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi EITI kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak lain yang dipandang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pendapatan negara dari industri ekstraktif. Agenda ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi para pihak untuk lebih berkontribusi dalam pelaksanaan EITI di Indonesia. Untuk langkah awal, penghargaan baru akan diberikan di kategori perusahaan tambang dan migas, karena data yang digunakan sebagai salah satu kriteria pemberian penghargaan untuk perusahaan telah tersedia di Laporan EITI.

Rencana pemberian penghargaan EITI telah dibahas pada rapat Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Transparansi Industri Ekstraktif di Hotel Aryaduta, Jakarta, 12 Januari 2017. Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian, yang juga Koordinator Nasional EITI Indonesia, Ahmad Bastian Halim mengatakan bahwa pelaksanaan transparansi telah mulai berjalan, namun pemerintah belum memberikan pengakuan kepada perusahaan. Oleh karena itu, pemberian penghargaan merupakan satu bentuk pengakuan kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan dalam pelaksanaan transparansi di sektor ekstraktif.

Dalam paparannya, Ketua Tim Sekretariat EITI Indonesia, Edi Tedjakusuma menyampaikan kriteria perusahaan yang akan mendapat penghargaan berdasarkan Laporan EITI dan survei tambahan. Kriteria tentang transparansi berdasarkan Laporan EITI yaitu kelengkapan perusahaan dalam memberikan laporan ke EITI dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Sedangkan kriteria akuntabilitas pada laporan EITI yaitu rasio pajak perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaan EITI. Survei tambahan untuk memperkuat kriteria penilaian, apabila memungkinkan dapat dilakukan untuk beberapa hal seperti partisipasi publik dalam pengelolaan perusahaan dan jumlah tenaga kerja lokal.  Ketua Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif menambahkan kriteria bisa ditambahkan berdasarkan standar EITI, walaupun berdasarkan pengalaman sangat sulit untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan tuntutan standar EITI.

Perwakilan organisasi masyarakat sipil yang diwakili Aryanto Nugroho mengharapkan agenda pemberian penghargaan dapat dilaksanakan setiap tahun dan tak hanya dilakukan sekali. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam pelaksanaan transparansi selain penting juga diupayakan pemberian sanksi kepada perusahaan yang tak patuh.  Aryanto menambahkan agar pemberian penghargaan dilakukan dengan teliti karena industri ekstraktif sangat disorot masyarakat. Jangan sampai penerima penghargaan adalah perusahaan yang memiliki masalah di tempat lain misal adanya temuan KPK atau perusahaan yang tak Clean and Clear (CnC).