Monday , 18 December 2017
Home » Sosialisasi dan Acara

Sosialisasi dan Acara

Memperkuat Pelaksanaan EITI Melalui Revisi Perpres 26/2010

Foto FGD Revisi Perpres

Untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan EITI, Sekretariat EITI mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Revisi Revisi Peraturan Presiden Nomor 26/2010 dan Penyiapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang EITI yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017. Kegiatan ini  bertujuan untuk mendapatkan masukan dari anggota Tim Pelaksana EITI dan stakeholder lainnya tentang bagaimana memperkuat kelembagaan EITI di Indonesia dan untuk mengidentifikasi pasal-pasal dalam Perpres No. 26/2010 yang hendak direvisi/diganti dan menyiapkan draft revisi Perpres tersebut. Dalam sambutannya, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim menyampaikan pentingnya revisi Perpres yaitu untuk memperkuat pelaksanaan EITI agar lebih ... Read More »

Training Regional EITI, Manila, Filipina

eitilogo-copy

Perwakilan EITI Indonesia dan sejumlah perwakilan negara anggota EITI di Asia Pasifik (Filipina, Mongolia, Myanmar, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Papua Nugini) mengikuti Training Regional EITI di Hotel Conrad, Manila pada tanggal 25-27 Oktober 2017. EITI Indonesia mengirimkan 6 delegasi yang merupakan perwakilan dari Sekretariat EITI, pemerintah, asosiasi perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. EITI Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh informasi arah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh EITI Internasional, mengembangkan jaringan (networking) dengan berbagai komunitas EITI, dan untuk memperoleh pembelajaran (lesson learned) dari pengalaman negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dalam pelaksanaan EITI di negara ... Read More »

EITI Turut Serta Dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik

IMG_20170827_094611

Sekretariat EITI ikut serta dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik di Stadion Manahan, Surakarta, tanggal 25-27 Agustus 2017. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pekan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pameran diikuti oleh sekitar 100 booth dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha,  dan LSM. Kemenko Perekonomian turut serta dalam pameran ini dengan menghadirkan 6 booth dengan berbagai tema yaitu Keuangan Inklusif Membangun Indonesia Sejahtera, Jamu Brand Indonesia, Transparansi Industri Ekstraktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat, UMKM Go Online, Konsolidator dan Agregator Ritel, Infrastruktur Untuk Energi, dan Kawasan Ekonomi Khusus Terobosan Pemerataan dan Kemandirian Ekonomi. Sekretariat EITI yang mewakili Kedeputian III Kemenko Perekonomian ikut dalam pameran ... Read More »

Kunjungan Ke Redaksi Tempo

IMG_20170815_163402_HDR

Jakarta (15/8) – Perwakilan Sekretariat EITI dan Bank Dunia berkunjung ke Redaksi Tempo untuk memperkenalkan Portal Data Industri Ekstraktif yang telah diluncurkan ke publik pada awal tahun ini. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan informasi terbaru dalam pelaksanaan EITI di Indonesia kepada redaksi Tempo. Pimpinan redaksi dan sejumlah redaktur dari desk ekonomi  dan investigasi hadir dalam diskusi yang sebagian besar membahas tentang data-data penerimaan negara di sektor ekstraktif yang ada dalam Portal data. “Kami mengharapkan dari Portal Data ini bisa mendapatkan sesuatu untuk menjadi berita” kata Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika. Data and IT Specialist Sekretariat EITI, Venta Adrian Ahnaf ... Read More »

Transparansi DBH untuk Peningkatan Kepercayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

IMG_3603

Yogyakarta, 7 Agustus 2017 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang menyoroti tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sektor ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat ... Read More »

Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan FGD EITI Daerah, Banjarmasin

IMG_3403

Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Rencana Pembentukan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Daerah diadakan  di Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Juli 2017. Berikut risalah rapat dan bahan paparan kegiatan tersebut. Read More »

FGD Pengembangan EITI Daerah, Balikpapan, Kalimantan Timur

IMG-20170412-WA006

Sekretariat EITI mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) tentang Rencana Pengembangan EITI Daerah di Hotel Aston, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari rabu, 12 April 2017. Selain dihadiri perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Sekretariat EITI, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan. Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang dijajaki untuk dilakukannya pengembangan EITI Daerah. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya energi dan menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi anggota Tim Pelaksana EITI, selain Riau dan Jawa Timur.  Dalam sambutannya, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim mengatakan bahwa Kalimantan Timur ... Read More »

Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan

1

Rapat koordinasi keterbukaan kontrak pertambangan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Maret 2017. Rapat tersebut beragenda pembahasan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 tentang sengketa informasi publik yang diajukan Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau incrach. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Kementerian ESDM harus membuka salinan kontrak dari beberapa perusahaan sektor minerba yaitu PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Timur Prima Coal, dan PT Newmont Mining Cooperation. Putusan incrach setelah Kementerian ESDM tidak berupaya banding setelah 14 hari putusan. Hal tersebut berbeda dengan sektor migas dimana BP Migas mengajukan banding dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung ... Read More »

Workshop Penyusunan Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership (BO), Jakarta, 9-10 November 2016

BO Workshop Double Tree 1

  Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi salah satu fokus pemerintah setelah terkuaknya Panama Papers yang menunjukkan banyaknya warga Indonesia yang memiliki dana di negara-negara surga pajak. Keseriusan pemerintah dalam pembukaan informasi BO, ditunjukkan bergabungnya Indonesia ke dalam beberapa inisiatif global yang menuntut keterbukaan dalam informasi BO. Sejumlah instansi berupaya menyelesaikan peta jalan BO (roadmap BO) agar dapat memenuhi standar internasional. Menurut standar EITI, Indonesia harus menyelesaikan peta jalan BO pada akhir tahun 2016, dan pada tahun 2020 Indonesia harus mencantumkan informasi tentang nama, domisili, dan kewarganegaraan pemilik perusahaan-perusahaan ekstraktif pada Laporan EITI. Selain EITI, beberapa lembaga lainnya juga menyusun peta ... Read More »