Monday , 24 September 2018
Home » Siaran Pers

Siaran Pers

Siaran Pers: Pemerintah Tuntut Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba

Sosialisasi BO Bali

Kuta, 10 Agustus 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Pelaporan Beneficial Ownership (BO) di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali. Transparansi BO atau pemilik manfaat korporasi merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar EITI, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.  Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi menjadi salah satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang ... Read More »

Siaran Pers: Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas

CT Forum2

Jakarta, 20 Juli 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Forum Perdagangan Komoditas Migas di Hotel Borobudur, Jakarta. Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),  dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.  Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, ... Read More »

Siaran Pers: Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil

Batam FGD

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Batam, 9 April 2018, Kepulauan Riau. Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia. EITI ... Read More »

Siaran Pers Perwakilan Masyarakat Sipil: Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi

BO

Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/PT). Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 1 Maret 2018 ini mewajibkan setiap korporasi (seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya) untuk menetapkan, melaporkan, dan melakukan pembaharuan ‘Pemilik Manfaat’ dari korporasi. ‘Pemilik Manfaat’ korporasi dalam Perpres ini telah diatur dengan kriteria tersendiri untuk masing-masing jenis korporasi. Diantaranya memiliki saham, ... Read More »

Bappenas, Kemenko Perekonomian, KPK, EITI, dan PWYP Selenggarakan Konferensi Global Transparansi Beneficial Ownership

GCBO

Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian.  Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan industri ekstraktif serta investasi menjadi sektor yang nyata-nyata berkaitan.  Sebagai negara anggota G20, Indonesia telah menyepakati High-Level Principles on Beneficial ... Read More »

Perlu Peningkatan Transparansi Industri Ekstraktif di Provinsi Jambi

IMG_20170919_104309

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  mengadakan kegiatan Sosialisasi Laporan EITI  dan Rencana Pembentukan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Daerah di Hotel Aston, Jambi, Selasa 19 September 2017. EITI adalah standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif.  “Dengan informasi yang sama maka pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan kemanfaatan optimal bagi negara. Transparansi juga akan memberikan  ketersediaan informasi publik, menciptakan kepercayaan yang lebih baik antara organisasi masyarakat, pemerintah dan industri ekstraktif,” kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko ... Read More »

Transparansi DBH untuk Peningkatan Kepercayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

IMG_3603

Yogyakarta, 7 Agustus 2017 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang menyoroti tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sektor ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat ... Read More »

Siaran Pers: Meningkatkan Transparansi Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah

IMG_3482

Banjarmasin, 27 Juli 2017 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini mengadakan kegiatan Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Rencana Pembentukan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Daerah di Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. EITI adalah standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif. “Dengan informasi yang sama maka pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan kemanfaatan optimal bagi negara. Transparansi juga akan memberikan  ketersediaan ... Read More »

Peluncuran Laporan EITI: Mencegah Kerugian Negara dari Sektor Migas-Minerba

IMG_3253

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Pemerintah Indonesia pada rabu, tanggal 24 mei 2017  meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran laporan ke-empat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.  “Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran ... Read More »

Siaran Pers: Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Compliance EITI Indonesia

131331986-siaran-pers-perlu-sinergi.2645

Kuta, 25 Agustus 2016 Kuta – Sebagai wujud peningkatan tingkat compliance (kepatuhan) Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, saat ini pemerintah menggandeng pemerintah daerah rutin melakukan pertemuan triwulan guna membahas hasil lifting migas. “Tiap tiga bulan sekali, ada pertemuan rutin dengan pemerintah daerah terkait pembahasan lifting migas”, ungkap Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono dalam Acara Seminar dan Sosialisasi EITI Indonesia, Kamis (25/8), di Kuta, Bali. Pemerintah pun terus melakukan peningkatan akuntanbilitas khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau ... Read More »