Saturday , 18 January 2020
Home » Unduh » Peraturan & Kebijakan (page 2)

Peraturan & Kebijakan

PER-04/M.EKON/04/2012 (Tatakerja Sekretariat EITI)

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF NOMOR : PER-04/M.EKON/04/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan I Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif perlu diatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif tentang Organisasi dan Tata Kerja sekrekariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif. Mengingat ... Read More »

KEP-19/M.EKON/04/2012 (SK Sekretariat EITI)

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF NOMOR : KEP-19/M.EKON/04/2012 TENTANG SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif telah ditetapkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ... Read More »

PERATURAN EITI, EDISI 2011 termasuk panduan Validation Guide

Publikasi EITI RULES ini menyatukan persyaratan EITI untuk menerapkan EITI. Ini mencakup Prinsip EITI, Kriteria, Persyaratan, Panduan Validasi, dan Catatan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekretariat EITI, keputusan menyampaikan diambil oleh Dewan EITI. Sekretariat EITI Internasional Oslo VERSION: 4 April 2011 Read More »

Peraturan Presiden RI No.26 2010 (Pendapatan Nasional/Daerah dari Industri Ekstraktif)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANGTRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umum; b. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif melalui pengelolaan industri ekstraktif harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), prinsip transparansi yang meliputi: keterlibatan pemangku kepentingan; keterbukaan, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), serta untuk peningkatan daya saing iklim investasi di bidang Industri Ekstraktif; c. ... Read More »