Wednesday , 12 December 2018
Home » Unduh » Peraturan & Kebijakan

Peraturan & Kebijakan

Open Data Policy – EITI Indonesia

Industri ekstraktif merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia, mengingat kontribusinya yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, untuk sektor ekonomi, pembangunan daerah dan sektor pembangunan lainnya. Pengelolaan industri ekstraktif seperti minyak bumi telah dilakukan sejak sebelum Indonesia menjadi independen, awalnya hanya melibatkan perusahaan besar dan pemerintah pusat, tetapi saat ini juga melibatkan banyak pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan yang relatif tidak terlalu besar. Di industri pertambangan mineral dan batubara, manajemen oleh perusahaan menengah dan kecil serta koperasi juga semakin sulit dihindari. Di satu sisi, keterlibatan banyak pihak dapat berdampak positif pada pemerataan pembangunan, tetapi di sisi ... Read More »

Kepmen Sekretariat Tim Transparansi dan Kepmen Keanggotaan Tim Pelaksana Industri Ekstraktif

Berikut ini kami sampaikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 271 tahun 2018 tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 270 tahun 2018 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang Berasal dari Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Asosiasi Perusahaan dan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Keuangan

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA DI SEKTOR KEUANGAN INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 20/1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNDUH 1.  UU 17/2003 Keuangan Negara UNDUH 2.  UU 33/2004 Perimbangan Keuangan UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 22/1997 Jenis dan Penyetoran PNBP UNDUH 2.  PP 01/2004 Tata Cara Penyampaian Rencana & Laporan Realisasi PNBP UNDUH 3.  PP 55/2005 Dana Perimbangan UNDUH 4.  PP 29/2009 Tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran PNBP yang terutang UNDUH 6.  PP 09/2012 Jenis & tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KESDM UNDUH 7.  PP 27/2017 Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak ... Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Minerba

MINERBA

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 4/2009 Minerba UNDUH 2.  UU 23/2014 Pemerintah Daerah UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 22/2010 Wilayah Pertambangan UNDUH 2.  PP 55/2010 Pembinaan & Pengawasan Minerba UNDUH 3.  PP 78/2010 Reklamasi Tambang UNDUH 4.  PP 9/2012 Jenis & Tarif PNBP Minerba UNDUH 6.  PP 23/2010 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 7.  PP 24/2012 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 8.  PP 1/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 9.  PP 77/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 10.  PP 1/2017 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH C. INPRES 1. Inpres 3/2013 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral ... Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas

MIGAS

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINYAK & GAS BUMI INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 2.  PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 3.  PP 55/2009  tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas UNDUH 4. PP 79/2010 tentang Cost Recovery (BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI) UNDUH 5. PP 23/2015 tentang Pengelolaan SDA Migas di Aceh UNDUH C. INPRES DAN PERPRES 1. Inpres 2/2012 tentang Peningkatan produksi Migas UNDUH 2. Perpres 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas UNDUH 3.  Perpres 9/2013 ... Read More »

EITI Standard

eiti-standard

EITI Standard adalah sumber panduan dan peraturan tentang bagaimana negara-negara dapat menerapkan EITI . Standar ini merupakan standar transparansi global untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam. Secara resmi, standar ini diluncurkan pada Konferensi Global EITI di Sydney 23-30 Mei 2013 setelah melalui proses konsultasi yang luas . Standar EITI baru ini merupakan penyempurnaan dari EITI Rules 2011 yang tetap mempertahankan sebagian besar persyaratan yang ada,  tetapi secara signifikan telah direstrukturisasi menjadi set yang lebih kecil dari persyaratan dengan harapan yang lebih jelas . Kebutuhan untuk EITI untuk mendorong kepemilikan nasional dari upaya reformasi dalam rangka untuk lebih melayani kepentingan ... Read More »