Monday , 23 October 2017
Home » Unduh » Peraturan & Kebijakan

Peraturan & Kebijakan

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Minerba

MINERBA

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 4/2009 Minerba UNDUH 2.  UU 23/2014 Pemerintah Daerah UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 22/2010 Wilayah Pertambangan UNDUH 2.  PP 55/2010 Pembinaan & Pengawasan Minerba UNDUH 3.  PP 78/2010 Reklamasi Tambang UNDUH 4.  PP 9/2012 Jenis & Tarif PNBP Minerba UNDUH 6.  PP 23/2010 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 7.  PP 24/2012 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 8.  PP 1/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 9.  PP 77/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 10.  PP 1/2017 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH C. INPRES 1. Inpres 3/2013 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral ... Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas

MIGAS

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINYAK & GAS BUMI INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 2.  PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 3.  PP 55/2009  tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas UNDUH 4. PP 79/2010 tentang Cost Recovery (BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI) UNDUH 5. PP 23/2015 tentang Pengelolaan SDA Migas di Aceh UNDUH C. INPRES DAN PERPRES 1. Inpres 2/2012 tentang Peningkatan produksi Migas UNDUH 2. Perpres 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas UNDUH 3.  Perpres 9/2013 ... Read More »

EITI Standard

eiti-standard

EITI Standard adalah sumber panduan dan peraturan tentang bagaimana negara-negara dapat menerapkan EITI . Standar ini merupakan standar transparansi global untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam. Secara resmi, standar ini diluncurkan pada Konferensi Global EITI di Sydney 23-30 Mei 2013 setelah melalui proses konsultasi yang luas . Standar EITI baru ini merupakan penyempurnaan dari EITI Rules 2011 yang tetap mempertahankan sebagian besar persyaratan yang ada,  tetapi secara signifikan telah direstrukturisasi menjadi set yang lebih kecil dari persyaratan dengan harapan yang lebih jelas . Kebutuhan untuk EITI untuk mendorong kepemilikan nasional dari upaya reformasi dalam rangka untuk lebih melayani kepentingan ... Read More »

PER-04/M.EKON/04/2012 (Tatakerja Sekretariat EITI)

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF NOMOR : PER-04/M.EKON/04/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan I Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif perlu diatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif tentang Organisasi dan Tata Kerja sekrekariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif. Mengingat ... Read More »

KEP-19/M.EKON/04/2012 (SK Sekretariat EITI)

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF NOMOR : KEP-19/M.EKON/04/2012 TENTANG SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif telah ditetapkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ... Read More »

PERATURAN EITI, EDISI 2011 termasuk panduan Validation Guide

eiti-rules

Publikasi EITI RULES ini menyatukan persyaratan EITI untuk menerapkan EITI. Ini mencakup Prinsip EITI, Kriteria, Persyaratan, Panduan Validasi, dan Catatan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekretariat EITI, keputusan menyampaikan diambil oleh Dewan EITI. Sekretariat EITI Internasional Oslo VERSION: 4 April 2011 Read More »

Peraturan Presiden RI No.26 2010 (Pendapatan Nasional/Daerah dari Industri Ekstraktif)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANGTRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umum; b. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif melalui pengelolaan industri ekstraktif harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), prinsip transparansi yang meliputi: keterlibatan pemangku kepentingan; keterbukaan, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), serta untuk peningkatan daya saing iklim investasi di bidang Industri Ekstraktif; c. ... Read More »