Sunday , 20 August 2017
Home » Unduh

Unduh

Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan FGD EITI Daerah, Banjarmasin

IMG_3403

Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Rencana Pembentukan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Daerah diadakan  di Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Juli 2017. Berikut risalah rapat dan bahan paparan kegiatan tersebut. Read More »

Laporan Perkembangan EITI 2016

cover progress report 2016_1

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pekerjaan Tim Transparansi Ekstraktif Indonesia, serta pemenuhan standar EITI global, Sekretariat Transparansi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif telah menyusun dan melaporkan Laporan Perkembangan EITI 2016 sebagai bahan informasi publik. Dokumen ini menjadi acuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Tim Transparansi Ekstraktif Indonesia. Read More »

Risalah Rapat Tim Pelaksana, 17 Juli 2017

IMG-20170721-WA006

Hari/Tanggal :  Senin,  17 Juli 2017 Tempat             : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana,  Kemenko Perekonomian,                             Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat   Agenda   :   1. Perkenalan CSO untuk Anggota Tim Pelaksana EITI yang baru                        2. Presentasi dan Pembahasan Penyusunan Laporan Commodity Trading                        3. Pembahasan Rencana Konferensi Global Beneficial Ownership             ... Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Minerba

MINERBA

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 4/2009 Minerba UNDUH 2.  UU 23/2014 Pemerintah Daerah UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 22/2010 Wilayah Pertambangan UNDUH 2.  PP 55/2010 Pembinaan & Pengawasan Minerba UNDUH 3.  PP 78/2010 Reklamasi Tambang UNDUH 4.  PP 9/2012 Jenis & Tarif PNBP Minerba UNDUH 6.  PP 23/2010 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 7.  PP 24/2012 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 8.  PP 1/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 9.  PP 77/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 10.  PP 1/2017 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH C. INPRES 1. Inpres 3/2013 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral ... Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas

MIGAS

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINYAK & GAS BUMI INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 2.  PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 3.  PP 55/2009  tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas UNDUH 4. PP 79/2010 tentang Cost Recovery (BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI) UNDUH 5. PP 23/2015 tentang Pengelolaan SDA Migas di Aceh UNDUH C. INPRES DAN PERPRES 1. Inpres 2/2012 tentang Peningkatan produksi Migas UNDUH 2. Perpres 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas UNDUH 3.  Perpres 9/2013 ... Read More »

Risalah Rapat Tim Pelaksana EITI, 20 April 2017

IMG-20170420-00167

Hari/Tanggal                  :       Kamis, 20 April 2017 Waktu                               :        10.00 – 12.00 W IB Tempat                             :     Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat Agenda                            : 1. Pembahasan Scoping Study Laporan EITI 2015 2. Pembahasan Pilot Commodity Trading Read More »

FGD Pengembangan EITI Daerah, Balikpapan, Kalimantan Timur

IMG-20170412-WA006

Sekretariat EITI mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) tentang Rencana Pengembangan EITI Daerah di Hotel Aston, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari rabu, 12 April 2017. Selain dihadiri perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Sekretariat EITI, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan. Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang dijajaki untuk dilakukannya pengembangan EITI Daerah. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya energi dan menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi anggota Tim Pelaksana EITI, selain Riau dan Jawa Timur.  Dalam sambutannya, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim mengatakan bahwa Kalimantan Timur ... Read More »