Thursday , 23 November 2017
Home » Berita (page 6)

Berita

SKK Migas dan 71 Kontraktor KKS Terima Apresiasi EITI

plakat-eiti-skk

Jakarta— Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyerahkan apresiasi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan 71 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) tahap produksi atas partisipasi dan kerja sama dalam menyukseskan penerapan azas transparansi di industri ekstraktif Indonesia. “Penghargaan ini merupakan bukti bahwa SKK Migas dan industri hulu migas sangat mendukung semua upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada industri ekstraktif di Indonesia,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Rudianto Rimbono. Sebagaimana diketahui, untuk mendorong transparansi dalam industri ekstraktif Indonesia, pada 23 April 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Peraturan ... Read More »

Indonesia diakui menjadi negara compliant dengan standar transparansi EITI

Screen Shot 2014-10-14 at 15.38.3

Indonesia telah ditetapkan sebagai Negara dengan status EITI Compliant (taat azas transparansi penerimaan industri ekstraktif) dalam sidang tahunan Dewan EITI Internasional yang dilangsungkan di Naypyidaw, Myanmar, 15 Oktober 2014. Dengan ditetapkannya status compliant tersebut, Indonesia menjadi negara anggota penuh EITI atau Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif. Artinya, Indonesia dianggap sudah mampu membuka informasi yang cukup rinci kepada publik tentang bagaimana pengelolaan pendapatan dari sektor migas dan pertambangan dilakukan. Dengan demikian, diharapkan ke depannya Indonesia mampu mencegah penyimpangan penerimaan negara, dan mampu meningkatkan kinerja sektor migas dan pertambangan, serta nantinya dapat memelihara iklim investasi yang kondusif guna memancing investasi yang lebih ... Read More »

KPK: Perusahaan Tambang Sengaja Tunggak Pajak, Ini Tujuannya

tambang-newmont-1

Bisnis.com, SURABAYA—Tunggakan pajak dan pendapatan negara bukan pajak dari perusahaan mineral dan batubara yang belum terbayarkan mencapai Rp20 triliun. Angka tersebut hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aktivitas pertambangan sejak 1999. Pemerintah kini fokus bagaimana potensi tersebut bisa ditagih dan menjadi pemasukan negara. Group Head Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dedi Hartono menguraikan tunggakan atas pendapatan negara tersebut muncul karena ada kesengajaan. Tujuannya menekan biaya yang dikeluarkan perusahaan. “Saat ditagih kendalanya ada beking-bekingan. Makanya ada kesepahaman dengan TNI, Polri, Pajak untuk memaksimalkan ini,” jelasnya seusai sosialisasi Transparansi Industri Ekstraktif di Surabaya, Kamis (11/9/2014). Selain persoalan tunggakan pembayaran kewajiban, kata ... Read More »

The Road to Compliance: EITI Indonesia’s Challenges

compliance

This summer Indonesia submitted its second 2010-2011 report to the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), marking the global coalition’s 200th published report. Despite this achievement, the long-awaited submission has raised concerns over EITI implementation in the country. According to EITI’s reporting requirements, the 2010-2011 reports should have been published last year. Consequently, Indonesia risks being delisted as a candidate country. Several factors are to blame. In its first report, Indonesia struggled to reconcile different accounting standards (cash versus accrual basis), access corporate tax information, or in some cases document financial transactions. But in October 2013, the EITI Board eventually concluded ... Read More »

Penerimaan dari Industri Ekstraktif Hanya 25 Persen

4594_600x600

suarabanyuurip.com – Sekalipun Indonesia kaya akan sumber daya alam untuk industri ekstraktif, namun penerimaan negara dari industri dengan bahan baku tak tergantikan ini hanya sekitar 25 persen. Demikian ungkap perwakilan Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Ambarsari Dwi Cahyani, dalam workshop menuju transparansi dan akuntabilitas industri ekstratif pada tingkat daerah yang digelar Bojonegoro Institut (BI) bersama Article 33, di Bojonegoro, Rabu (19/3/2014). “Indonesia itu cukup kaya dan unik, dengan adanya minyak dan gas bumi, emas, bauksit, nikel dan banyak lagi. Tapi, penerimaan industri ekstratif ini hanya 25 persen saja,” kata wanita berkacamata minus dalam workshop bertema Mencapai Tata Kepemerintahan yang ... Read More »

Forum Diskusi Terbatas “Satu Data”

3d-concept-data-

Jakarta, 7 Januari 2014 – Sebagai upaya Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (Open Government), maka UKP-PPP menyelenggarakan Forum Diskusi Terbatas “Satu Data” untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau. Forum ini diikuti oleh beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti Biro Pusat Statisik (BPS), Bank Indonesia, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Badan Litbang dari 12 Kementerian, Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Sekretariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) serta Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia. Diskusi dibuka oleh Deputi V Kepala UKP-PPP yang sekaligus menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang dan maksud dari forum diskusi ini. Disampaikan bahwa latar belakang dari ... Read More »

Infografis EITI Indonesia

eiti-background-1

Sebagai upaya mempermudah pemahaman masyarakat terkait implementasi EITI di Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia menggunakan media infografis yang bercerita tentang latar belakang, lini masa, rencana kerja serta tujuan dari implementasi ini. Infografis ini merupakan juara I dalam lomba pembuatan Infografis yang diselenggarakan oleh sekretariat EITI International pada Oktober 2013. Komentar dari juri mengenai infografis ini yaitu : Infografis ini dirancang dengan sangat baik sehingga dapat menerjemahkan informasi yang sulit dengan cara yang mudah dimengerti. Desain yang dibuat menggambarkan semangat implementasi EITI dengan menggunakan data pada Laporan EITI sebagai upaya komunikasi dengan cara yang lebih mudah kepada masyarakat. Infografis ini dapat menjadi ... Read More »

Pengisian Formulir Pelaporan 2010-2011 Telah Dimulai

22_thumb_form

Dengan ini Tim Pelaksana Transparansi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengumumkan bahwa periode pelaporan EITI Indonesia untuk tahun kalender 2010 dan 2011 telah dimulai. Tim Pelaksana EITI Indonesia menghimbau segenap perusahaan Minyak, Gas Bumi dan Pertambangan yang tercantum dalam daftar klasifikasi wajib lapor untuk sesegera mungkin mengunduh formulir pelaporan dan/atau menghubungi Sekretariat EITI Indonesia dan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi secepatnya. Tenggat waktu akhir penyerahan formulir pelaporan telah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2013. Formulir yang telah dilengkapi hendaknya diserahkan secara elektronik maupun fisik kepada Sekretariat EITI Indonesia sesuai dengan pedoman dan petunjuk ... Read More »