Thursday , 23 November 2017
Home » Berita (page 4)

Berita

Mulai Oktober 2016, Perizinan Pertambangan Dialihkan ke Provinsi

Gambar Tambang Freeport

Undang Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku mulai Oktober 2016. Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil-alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten. Undang-Undang No.23/2014 telah diundangkan pada 2 Oktober 2014, dengan mensyaratkan  batas waktu pelimpahan administrasi dari kabupaten ke provinsi adalah dua tahun sejak diundangkan atau tanggal 2 Oktober 2016.Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 404 yang menyebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 tahun.  Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih terdapat 3.966 perizinan yang dianggap bermasalah ... Read More »

Simponi sebagai Bentuk Perbaikan Sistem Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

simponiOL

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menjalankan aplikasi Simponi yaitu Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online dalam pembayaran PNBP. Sistem ini sangat membantu pemerintah karena dapat mengurangi kesalahan penghitungan PNBP. Kesalahan dapat diminimalisasi karena aplikasi ini adalah online dan tak menggunakan uang tunai atau cashless. Selain itu, sistem online membuat pelayanan dapat dilakukan dalam 24 jam tanpa harus tergantung jam kerja. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi wajib bayar untuk membayar PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai cara pembayaran seperti teller bank, ATM  maupun internet banking. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Simponi adalah bagian dari fasilitas pembayaran penerimaan ... Read More »

Transparansi, Kunci Pencegahan Korupsi Sektor Tambang

Gambar Tambang Pongkor

Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, transparansi dalam proses penerbitan perizinan menjadi salah satu kunci mencegah korupsi di sektor pertambangan. Selama ini, ujarnya, pemberian izin menjadi proses yang tertutup dan terindikasi korupsi. “Kuncinya transparan saja. Kami tidak susah mengurusnya. Selama ini prosesnya tidak jelas. Meminta izin tidak tahu juga daerah yang boleh atau tidak, tiba-tiba izin diterbitkan,” kata Pahala, Jumat (26/8). Untuk itu, Pahala mengatakan, pihaknya mendorong agar seluruh daerah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pahala meyakini, dengan PTSP, tidak ada lagi izin pertambangan yang tumpang tindih bahkan menyerobot area hutan lindung. “Kami mendorong ... Read More »

Siaran Pers: Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Compliance EITI Indonesia

131331986-siaran-pers-perlu-sinergi.2645

Kuta, 25 Agustus 2016 Kuta – Sebagai wujud peningkatan tingkat compliance (kepatuhan) Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, saat ini pemerintah menggandeng pemerintah daerah rutin melakukan pertemuan triwulan guna membahas hasil lifting migas. “Tiap tiga bulan sekali, ada pertemuan rutin dengan pemerintah daerah terkait pembahasan lifting migas”, ungkap Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono dalam Acara Seminar dan Sosialisasi EITI Indonesia, Kamis (25/8), di Kuta, Bali. Pemerintah pun terus melakukan peningkatan akuntanbilitas khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau ... Read More »

Data Extractor: Belajar Hingga ke Harare

Puluhan aktivis data dari sejumlah negara angggota koalisi Publish What You Pay berkumpul di Harare, Zimbabwe Mei lalu. Mereka mengikuti ‘Data Extractor Workshop’ dengan sumber salah satunya berasal dari laporan publikasi perdana EU Mandatory Disclosure, yaitu kewajiban perusahaan sektor ekstraktif (migas, tambang dan hutan) untuk membuka data pembayaran kepada pemerintah dimana mereka beroperasi. Menurut Manajer Riset PWYP Indonesia Meliana Lumbantoruan, selain ingin menghasilkan para ahli data di jaringan PWYP Global, workshop ini juga bertujuan untuk memvalidasi, mengolah dan mengkontekstualisasi data dari laporan EU Mandatory Disclosure. Dengan demikian setiap peserta diharuskan membuat studi kasus, salah satunya berupa temuan dari laporan tersebut ... Read More »

Standar EITI 2016 untuk Laporan EITI yang Lebih Lengkap dan Berdampak

Infografis - The EITI Standard 2013 vs 2016 copy (1)

Pada bulan Februari 2016, Dewan EITI Internasional setuju untuk merevisi Standar EITI 2013 dan menggantikannya dengan Standar 2016. Standar EITI berisi tentang persyaratan dan panduan untuk keterbukaan informasi dari sektor ekstraktif (migas dan minerba) agar dapat diakses oleh publik. Ini merupakan keputusan bersama para pemangku kepentingan global yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil. Negara Pelaksana EITI harus mengikuti seluruh persyaratan yang ada dalam standar ini, mulai laporan yang akan dipublikasikan di tahun 2016. Indonesia akan mengikuti standar EITI 2016 dalam penyelesaian Laporan EITI ke-4 yang mencakup informasi pendapatan negara dari sektor ekstraktif tahun 2014. Dalam menyosialisasikan ... Read More »

EITI Untuk Perbaikan Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH)

Gambar Tambang

Industri ekstraktif memberikan andil yang besar bagi pendapatan negara dan masyarakat. Pendapatan dari sektor ini digunakan untuk kepentingan negara dengan tak lupa memberikan prioritas terbesar kepada daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut UU No 23/2014 DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara hasil Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan yaitu penerimaan SDA kehutanan, perikanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi. Hasil SDA tersebut harus memenuhi syarat untuk dibagihasilkan antara lain harus jelas asal produksinya dan tak dapat diperbaharui atau ... Read More »

Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang melibatkan sejumlah politisi dan orang besar. Tentunya ini semakin memperkuat urgensi penerapan kebijakan transparansi beneficial ownership (BO) -siapa penerima manfaat sesungguhnya- di Indonesia. Kendati berpotensi kuat untuk mencegah tindak korupsi hingga pencucian uang, pemangku kepentingan di Indonesia masih memiliki pandangan miring akan kebijakan BO (dalam konteks investasi), sebagaimana diungkap oleh Dadang Trisasongko, Direktur Eksekutif TI Indonesia dalam diskusi Perkembangan dan Peluang Advokasi Kebijakan BO pada 27 Mei lalu di Jakarta. “Sejumlah pihak masih merasa transparansi BO akan ... Read More »

Pergantian Jabatan Koordinator Nasional EITI Indonesia

Mulai Januari 2016 terdapat perubahan struktur di kepengurusan EITI Indonesia yaitu adanya pergantian jabatan yang dilakukan pada posisi Koordinator Nasional atau Sekretaris EITI Indonesia. Koordinator Nasional EITI Indonesia sebelumnya yaitu Asisten Deputi Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Andi Novianto telah habis masa tugasnya di Sekretariat EITI dan digantikan Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia, Montty Girianna memperkenalkan Bastian sebagai Koordinator Nasional EITI yang baru kepada tim Sekretariat EITI pada hari rabu, 13 Januari 2016. Montty mengharapkan di bawah kepengurusan Bastian, kinerja EITI Indonesia akan lebih baik ... Read More »

Indonesia Kembali Raih Status Negara Patuh Transparansi Industri Ekstraktif

Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berkedudukan di Oslo, Norwegia menetapkan Indonesia kembali meraih status EITI Compliant Country atau negara patuh transparansi. Status compliant dicapai setelah Indonesia berhasil menerbitkan Laporan EITI 2012-2013 pada bulan November 2015. Terbitnya laporan tersebut sekaligus menyudahi suspensi Indonesia di keanggotaan EITI Internasional yang disandang sejak awal tahun 2015 karena gagal menerbitkan Laporan EITI 2012 hingga batas waktu akhir tahun 2014. Status compliant menunjukkan bahwa Indonesia dinilai telah memberikan informasi yang transparan dalam penerimaan negara baik pajak dan non pajak dari industri tambang dan migas, yang direkonsiliasikan dengan pembayaran dari para pelaku industri tersebut. Indonesia juga dinilai transparan dalam menunjukkan gambaran tata ... Read More »