Tuesday , 23 October 2018
Home » Berita (page 4)

Berita

Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan

1

Rapat koordinasi keterbukaan kontrak pertambangan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Maret 2017. Rapat tersebut beragenda pembahasan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 tentang sengketa informasi publik yang diajukan Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau incrach. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Kementerian ESDM harus membuka salinan kontrak dari beberapa perusahaan sektor minerba yaitu PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Timur Prima Coal, dan PT Newmont Mining Cooperation. Putusan incrach setelah Kementerian ESDM tidak berupaya banding setelah 14 hari putusan. Hal tersebut berbeda dengan sektor migas dimana BP Migas mengajukan banding dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung ... Read More »

Pertemuan Dewan EITI ke-36 di Bogota, Kolombia: Indonesia Tetap Negara “Compliant” Standar Transparansi

IMG-20170315-WA005

Indonesia hadir dalam Pertemuan Dewan EITI ke-36 yang dilaksanakan di Hotel Tryp Embajada, Bogota, Kolombia pada tanggal 8-9 Maret 2017. Kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi Indonesia, karena Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia, Montty Girianna   merupakan anggota Dewan EITI mewakili wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Dalam kegiatan tersebut, Montty hadir bersama Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi EITI Indonesia, Ahmad Bastian Halim, dan Ketua Tim Sekretariat EITI Indonesia, Edi Tedjakusuma.   Indonesia mewakili negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik dalam penyampaian pendapat sehingga keputusan ... Read More »

Peta Jalan Beneficial Ownership (BO) EITI sebagai Bagian Transparansi BO Nasional

roadmap BO

Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan Roadmap atau peta jalan transparansi Beneficial Ownership (BO) pada awal tahun 2017. Publikasi tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara-negara pelaksana untuk mempublikasikan Peta Jalan BO di akhir tahun 2016. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan langkah-langkah keterbukaan BO yang dimulai tahun 2017. Di tahun 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif di Laporan EITI. Secara garis besar, pelaksanaan transparansi di Peta Jalan BO EITI dibagi tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017 yaitu pendefinisian BO untuk konteks Indonesia. Dalam tahap ini ... Read More »

Publikasi Laporan EITI 2014

laporan

Indonesia mempertahankan status “compliance” atau taat transparansi di keanggotaan EITI Internasional setelah berhasil mempublikasikan Laporan EITI 2014 pada tanggal 28 Februari 2017 di website EITI Indonesia www.eiti.ekon.go.id dan mengirimkan laporan tersebut ke Dewan EITI Internasional. Sesuai ketentuan, seharusnya batas waktu publikasi laporan tersebut di akhir tahun 2016, namun Tim Pelaksana EITI telah meminta penangguhan batas waktu hingga akhir Februari 2017 karena saat itu juga merupakan akhir dari kontrak PT Ernst and Young (EY) sebagai administrator independen untuk Laporan 2014. Apabila Indonesia tak mengajukan permohonan penangguhan batas waktu, status EITI Indonesia otomatis mendapatkan suspensi di awal tahun 2017. Dalam surat permohonan, ... Read More »

Laporan EITI Keempat, Tak Hanya Berisi Informasi Tahun 2014

gambar tambang

Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan Laporan EITI Indonesia keempat yang mencakup laporan penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2014. Laporan yang dapat diunduh secara gratis di website EITI Indonesia tersebut, terbagi menjadi empat buku yaitu ringkasan eksekutif, laporan rekonsiliasi, laporan kontekstual, dan lampiran. Walaupun terbagi menjadi empat buku, namun secara garis besar, Laporan EITI terbagi menjadi dua bagian yaitu rekonsiliasi dan kontekstual.  Laporan rekonsiliasi menyajikan data penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun 2014, yang direkonsiliasi dengan pembayaran yang dilakukan industri  kepada negara. Sedangkan laporan kontekstual menyajikan informasi tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Laporan ini tak hanya sebatas ... Read More »

Azerbaijan Harapkan Dukungan Indonesia dalam EITI

kazakhstan

Ketua Tim Sekretariat EITI, Edi Tedjakusuma bertemu dengan Wakil Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ruslan Nasibov di Kedutaan Besar Azerbaijan, Jakarta Selatan, rabu, 1 maret 2017. Pertemuan tersebut untuk membahas hubungan kedua negara, khususnya dalam pelaksanaan EITI di masing-masing negara. Ruslan menyampaikan bahwa Indonesia dan Azerbaijan memiliki hubungan yang cukup dekat karena Indonesia termasuk negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada tahun 1991. Hubungan diplomatik kedua negara secara resmi dimulai pada tahun 1992. Pada tahun 2014,  Indonesia adalah negara ketiga terbesar tujuan ekspor minyak Azerbaijan. Azerbaijan mengapresiasi dukungan Indonesia pada Azerbaijan terkait konflik di wilayah yang kaya minyak yaitu ... Read More »

EITI Berencana Berikan Penghargaan Transparansi Industri Ekstraktif

IMG_1572

EITI Indonesia dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah mendukung pelaksanaan transparansi di sektor ekstraktif. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi EITI kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak lain yang dipandang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pendapatan negara dari industri ekstraktif. Agenda ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi para pihak untuk lebih berkontribusi dalam pelaksanaan EITI di Indonesia. Untuk langkah awal, penghargaan baru akan diberikan di kategori perusahaan tambang dan migas, karena data yang digunakan sebagai salah satu kriteria pemberian penghargaan untuk perusahaan telah tersedia di Laporan EITI. Rencana pemberian ... Read More »

Potensi Penerimaan Negara dari Freeport dengan Pengalihan KK menjadi IUPK

Gambar Tambang Freeport

PT Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 5 April 1967 berdasarkan UU No.11/1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada 30 Desember tahun 1991, KK Freeport diperbarui dan di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali per 10 tahun. Pada tahun 2021, Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di areal tambang Grasberg, Papua, akan berakhir. areal tambang Grasberg merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia dan mengandung cadangan tembaga terbesar.   Berdasarkan laporan tahunan Freeport McMoRan, tambang Grasberg ini tercatat memiliki cadangan ... Read More »

Indonesia Menjadi Negara Pilot Transparansi Commodity Trading

Total Indonesie

Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang akan menjadi negara pilot dalam transparansi commodity trading. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa in kind material. Hal ini sesuai dengan standar EITI 2016 requirements 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi  tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari in kind material termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. Requirements tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting  dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara yang kaya energi memperoleh pendapatan yang bukan hanya ... Read More »

Transparansi Beneficial Ownership

BO

Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi salah satu fokus pemerintah setelah terkuaknya Panama Papers yang menunjukkan banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki dana di negara-negara surga pajak. Terdapat 1.038 wajib pajak asal Indonesia masuk dalam dokumen tersebut. Walaupun  tak semua berbuat kriminal namun ada beberapa yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif atau perusahaan papan nama. Keseriusan pemerintah untuk pembukaan informasi BO ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam beberapa inisiatif global. Menurut standar EITI, Indonesia harus menyelesaikan peta jalan (roadmap) BO pada akhir tahun 2016. Pada tahun 2020 Indonesia harus mencantumkan informasi tentang BO di ... Read More »