Tuesday , 19 February 2019
Home » Berita (page 3)

Berita

Siaran Pers: Perlunya Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola di Sektor Minerba

FGD DMO 2018_2

Jakarta, 26 September 2018 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi dan upaya perbaikan tata kelola pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan implikasinya di Hotel Aryaduta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang saat ini telah dilaksanakan oleh 51 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong adanya transparansi tata kelola kekayaan Sumber Daya Alam, termasuk sektor mineral dan batubara (minerba) kepada masyarakat.  Berdasarkan data EITI tahun 2016, 94 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak ... Read More »

Workshop Portal Data Industri Ekstraktif

Workshop Portal 7 Agustus

Sekretariat EITI Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan workshop Portal Data Industri Ekstraktif di Hotel Century Park, Jakarta, 7 Agustus 2018. Kegiatan tersebut  bertujuan untuk mendorong penggunaan portal data industri ekstraktif untuk meningkatkan transparansi industri ekstraktif di Indonesia. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendapat masukan tentang penggunaan dan pengembangan portal data tersebut. Workshop diikuti sekitar 25 peserta dari perwakilan masyarakat sipil, media, dan akademisi. Para peserta didorong untuk dapat menggunakan data yang ada di portal data menjadi tulisan/narasi dan infografis yang lebih mudah dipahami masyarakat. Produk yang bersumber dari portal data tersebut dapat ... Read More »

Siaran Pers: Pemerintah Tuntut Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba

Sosialisasi BO Bali

Kuta, 10 Agustus 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Pelaporan Beneficial Ownership (BO) di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali. Transparansi BO atau pemilik manfaat korporasi merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar EITI, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.  Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi menjadi salah satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang ... Read More »

Siaran Pers: Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas

CT Forum2

Jakarta, 20 Juli 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Forum Perdagangan Komoditas Migas di Hotel Borobudur, Jakarta. Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),  dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.  Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, ... Read More »

Siaran Pers: Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil

Batam FGD

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Batam, 9 April 2018, Kepulauan Riau. Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia. EITI ... Read More »

Ruang Lingkup sebagai Acuan Laporan EITI 2016

scoping

Saat ini EITI Indonesia sedang menyiapkan Laporan EITI tahun 2016. Standar EITI mensyaratkan perbedaan waktu antara publikasi Laporan EITI dengan tahun laporan tak lebih dari dua tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, ruang lingkup sebagai acuan penyelesaian Laporan EITI tahun 2016 telah disiapkan. Pembahasan ruang lingkup Laporan EITI telah dilaksanakan pada Rapat Tim Pelaksana EITI tanggal 2 Maret 2018. Laporan EITI terdiri dari 2 bagian yaitu Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Kontekstual. Salah satu hal penting dalam ruang lingkup laporan adalah penentuan materialitas untuk Laporan Rekonsiliasi EITI. Materialitas adalah dasar untuk menentukan apakah sebuah unit produksi dapat dikategorikan sebagai entitas pelapor atau ... Read More »

Upaya Revisi Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 untuk Memperkuat Pelaksanaan EITI

Corporate-law-governance

Tim Pelaksana EITI tengah merancang draft revisi Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan EITI di Indonesia. Sejumlah rapat dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan draft revisi Perpres. Revisi Perpres tersebut salah satunya disiapkan untuk menghadapi proses validasi EITI Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan September tahun ini. Selain itu hal yang lebih penting lagi dalam revisi Perpres tersebut adalah penguatan pelaksanaan EITI di Indonesia. Revisi Perpres dapat diajukan apabila materi yang ditambahkan berjumlah kurang dari 50% dari Perpres yang lama. Apabila banyak hal yang akan ditambahkan dan melebihi 50 % ... Read More »

Perpres Beneficial Ownership, Langkah Maju untuk Transparansi Industri Ekstraktif

BO Illustration

Setelah melalui proses yang panjang, dasar hukum yang dapat memayungi transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia resmi berlaku. Peraturan Presiden no 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme telah diundangkan pada tanggal 5 Maret 2018. Perpres ini untuk mencegah tindakan pencucian uang dan penghindaran pajak dari Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat dari sebuah korporasi. Di dalam Perpres dijelaskan bahwa pemilik manfaat korporasi atau BO adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan ... Read More »