Monday , 21 January 2019
Home » Berita (page 2)

Berita

[Go Riau.com] Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat “Local Gov Statement”

BATAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas. Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi akesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan “(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui ... Read More »

[Strategi.id] Isu Beneficial Ownerships, Berbagi Pengalaman dengan Negara Progresif di Pertemuan Tahunan WB IMF 2018 “KSP Statement”

Strategi.id – Beberapa tahun terakhir ini, usaha melacak kepemilikan yang sesungguhnya atas kerajaan korporasi dan layer pohon kepemilikan yang rumit. (Beneficial Ownerships /BO) telah menjadi perhatian bersama. Dan telah menghasilkan komitmen bersama antar pemerintah dan antar badan internasional. Salah satu puncaknya adalah komunike bersama yang dihasilkan dari London Anti-Corruption Summit tahun 2016. Transparansi BO telah muncul menjadi norma global yang disahkan sebagai standar internasional dalam prinsip-prinsip tingkat tingginya G20. Dan termasuk juga dalam komitmen pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme internasional. Juga beberapa komitmen pemberantasan kejahatan yang lain, seperti untuk industri ekstraktif (EITI), perpajakan dan lain-lain. Transparency International UK meluncurkan ... Read More »

[Skalanews] Pak Darmin memberikan statement EITI “Menko Statement”

Darmin mengatakan penyampaian LHKPN ini merupakan bagian tata kelola pemerintahan serta sebagai upaya dari pengawasan maupun penegakan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu, pencanangan zona integritas menjadi penting agar institusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen mencegah KKN, mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja. “Birokrasi adalah organisasi modern yang harus tunduk pada standar. Dan karena kantor Kemenko ini merupakan pusat kebijakan dibuat, mestinya memang cukup rawan terhadap tindakan korupsi. Karena itu perlu pengawasan,” kata Darmin. Penerapan zona bebas KKN merupakan salah ... Read More »

[Detik.com] Tak Beri Data Produksi, Rencana Kerja Perusahaan Minerba Dicabut

Jakarta – Pemerintah akan mencabut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan mineral dan batu bara (minerba) yang tidak menyerahkan data produksi dan penjualan yang menunjang aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS). Pemerintah memberikan waktu paling lambat Jumat pekan depan. Dalam peluncuran aplikasi MOMS, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sempat meminta pada perwakilan perusahaan yang hadir untuk menyampaikan keberatan atas wacana tersebut. “Siapa yang tidak bersedia memasukkan data terakhir minggu depan, hari Jumat minggu depan? Saya kasih waktu seminggu. Untuk semua comply data yang dibutuhkan MOMS dan e-PNBP tolong tunjuk tangan bagi yang tidak bersedia,” ... Read More »

[Detik.com] Arcandra Luncurkan Aplikasi Data Minerba dan PNBP Online

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP Minerba pagi ini. Peluncuran aplikasi berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018). MOMS merupakan aplikasi pengelolaan data real time untuk produksi dan penjualan sektor mineral batu bara (minerba). Adanya MOMS akan memudahkan pengendalian dan pengawasan pada produksi dan penjualan sektor minerba. Sementara itu, e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web untuk penghitungan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba. Ada layanan ini, maka jumlah PNBP yang disetor lebih akurat. Layanan ini terintegrasi layanan Simponi pada Kementerian Keuangan, di mana ... Read More »

[Kompas.com] Dorong Transparansi Industri Ekstraktif

Jakarta, Kompas – Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia meminta 129 perusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara melaporkan penerimaan bukan pajak yang sudah disetorkan ke negara. Hal itu untuk mendorong transparansi industri ekstraktif. Menurut Ketua Tim Formatur Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) Indonesia Erry Riyana Hardjapamekas dalam temu media, Senin (7/11) di Jakarta, saat ini Indonesia sedang melaksanakan EITI, inisiatif global untuk transparansi pendapatan minyak, gas, dan mineral. Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) serta tambang melaporkan jumlah pendapatan yang mereka berikan kepada pemerintah dengan cara mengisi laporan yang dibagikan EITI. Sementara pemerintah melaporkan jumlah pendapatan ... Read More »

[Detikcom] SBY Terbitkan Perpres Transparansi Setoran Industri Ekstraktif “President SBY Statement”

Jakarta – Presiden SBY diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Dengan peraturan baru yang diteken presiden pada 23 April ini, diharapkan seluruh usaha eksploitasi dan penjualan hasil industri migas dan pertambangan bisa lebih transparan. Namun sebagian kalangan pesimistis aturan baru ini bisa menjamin adanya transparansi penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan. Penerimaan negara dan juga dana bagi hasil (DBH) bagi daerah diyakini tidak bisa lebih transparan lagi. Continue reading in this site : https://bit.ly/2qzXyDX Read More »

Siaran Pers: Perlunya Transparansi untuk Upaya Peningkatan PNBP Sektor Minerba

Palembnag FGD 1

Palembang, 25 Oktober 2018 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi dan upaya perbaikan tata kelola pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) “Peningkatan Pengawasan dan Pelaporan Produksi Mineral dan Batubara Untuk Perbaikan Kualitas Data Produksi dan Peningkatan PNBP” di Hotel Novotel, Palembang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang saat ini telah dilaksanakan oleh 51 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong adanya transparansi tata kelola kekayaan Sumber Daya Alam, termasuk sektor mineral dan batubara (minerba) kepada masyarakat. Sebagai negara pelaksana ... Read More »

Siaran Pers: Perlunya Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola di Sektor Minerba

FGD DMO 2018_2

Jakarta, 26 September 2018 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi dan upaya perbaikan tata kelola pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan implikasinya di Hotel Aryaduta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang saat ini telah dilaksanakan oleh 51 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong adanya transparansi tata kelola kekayaan Sumber Daya Alam, termasuk sektor mineral dan batubara (minerba) kepada masyarakat.  Berdasarkan data EITI tahun 2016, 94 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak ... Read More »