Wednesday , 12 December 2018
Home » Berita

Berita

KPC Raih PNBP Award dari Menteri Keuangan (Pernyataan Menteri Keuangan terhadap EITI)

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – PT Kaltim Prima Coal (KPC) kembali dinobatkan sebagai perusahaan tambang pembayar royalti atau penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar tahun 2017. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati dan diterima oleh Chief Operating Officer (COO) KPC Ashok Mitra, Kamis (30/11/2017), di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI. Predikat pembayar PNBP (royalty) terbesar telah diterima KPC dalam dua tahun terakhir, sejak adanya penganugerahaan award dari Kementerian Keuangan RI. “Itu kami ketahui dari laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia dari Kementrian Keuangan,” kata Chief Finance Officer Ashok Mitra usai menerima penghargaan. “KPC bersyukur dan berterima ... Read More »

Awasi Perusahaan Migas dan Batubara (Pernyataan Hatta, Menko Perekonomian)

Jakarta – Pemerintah menggandeng mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas dalam proyek Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). “Ketua dewan pengarah, saya, Ketua Tim Formatur Erry Riyana Hardjapamekas. Ini nanti koordinasinya di bawah Menko Perekonomian,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (26/1/2011). Hatta menjelaskan EITI merupakan lembaga independen yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan pihak yang terkait dengan industri ekstraktif. Lembaga ini bertugas berdasarkan Peraturan Presiden untuk melakukan pengecekan terhadap proses transaksi industri ekstraktif seperti migas dan batubara guna meningkatkan transparansi. “Jadi pola kerjanya tentang suatu perusahaan meminta dari ... Read More »

Punya EITI, pemerintah yakin bisa cegah potensi pendapatan hilang (Statement Sekretaris Menko)

Merdeka.com – Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran ini sebagai upaya pemerintah menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba. Peluncuran laporan ke-4 (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. “Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini. ... Read More »

Statement KPK (Wakil Ketua, Laode M Syarif) di Konferensi BO

Jakarta – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak tambang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Mereka berutang kepada negara mencapai Rp 23 triliun karena tak membayar pajak. Laode memaparkan sekitar 24 persen perusahaan tambang tidak diketahui siapa pemiliknya. Perusahaan-perusahaan anonim ini juga tidak pernah membayar pajak dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp 23 triliun. “Sekitar 24 persen pertambangan tidak punya tax file number. Mereka utang pada negara sekitar Rp 23 triliun dan kita tidak tahu sama sekali siapa yang punya perusahaan-perusahaan ini,” papar Laode. Setelah bocornya beberapa nama pejabat dan pengusaha Indonesia dalam Panama Papers pada 2016, Indonesia bersama ... Read More »

Pernyataan Pak Jonan (Kementerian ESDM) tentang Izin Perusahaan Migas dan EITI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan menolak izin kegiatan kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang tidak mencantumkan nama pemiliknya (Beneficial Ownership). Upaya ini dilakukan agar sektor migas lebih transparan dan mencegah korupsi. Menurut Jonan, perusahaan migas harus mencantumkan nama pemilik jika meminta izin kegiatan. “Tidak mudah untuk memberantas korupsi, tapi kami tetap tidak berikan izin kalau Beneficial Ownership tidak jelas,” kata dia di Jakarta, Senin (23/10). ….. Keterbukaan data kepemilikan pada suatu perusahaan sebenarnya merupakan langkah transparansi pada industri ekstraktif, yakni industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan ... Read More »

EITI Diterima dalam Kerjasama Mineral ASEAN “Ministry for Economic Affairs”

Pertemuan Menteri-Menteri Bidang Mineral ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting on Mineral/AMMin) yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam, 9 Desember 2011 mengesahkan ASEAN Mineral Cooperation Action Plan (AMCAP) 2011-2015: Dynamic Mineral Sector Initiative for Prosperous ASEAN. AMCAP yang baru ini merupakan rencana aksi implementasi kerjasama mineral di kawasan ASEAN. Hingga lima tahun mendatang. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh H.E. Nguyen Minh Quang, Menteri Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vietnam, para Menteri Mineral negara-nengara ASEAN secra aklamis menerima usulan dari Indonesia untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas (capacity building) tentang Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di ASEAN sebagai bagian dalam program kerja AMCAP 2011-2015. Pertemuan ... Read More »

Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas Mulai Tahun 2020 “Deputy of Menko Statement”

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menuntut korporasi minyak dan gas (migas) dan mineral dan batu bara (minerba) untuk membuka informasi tentang pemilik manfaat dari korporasi atau Beneficial Ownership (BO) untuk industri ekstraktif di Indonesia pada 2020 mendatang. Sebelumnya, keterbukaan BO sektor migas dan minerba merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya. “Sesuai dengan Standar EITI, pada 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan ... Read More »

[KataDatanews] Pemerintah dan Perusahaan Tambang Diminta Lebih Transparan Soal Data “CSO Statement”

Upaya mendorong transparansi data di sektor tambang terus digaungkan beberapa pihak. Tujuannya agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bisa lebih baik. Advocacy and Networking Manager Publish What Your Pay (PWYP) Ariyanto Nugroho mengatakan untuk mendorong transparansi perlu adanya Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) di Indonesia. EITI adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif, seperti minyak, gas bumi, mineral dan batu bara). Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah. Hasil dari proses yang disebut rekonsiliasi ini menjadi sebuah laporan dan dipublikasikan ke ... Read More »

[Go Riau.com] Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat “Local Gov Statement”

BATAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas. Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi akesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan “(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui ... Read More »

[Strategi.id] Isu Beneficial Ownerships, Berbagi Pengalaman dengan Negara Progresif di Pertemuan Tahunan WB IMF 2018 “KSP Statement”

Strategi.id – Beberapa tahun terakhir ini, usaha melacak kepemilikan yang sesungguhnya atas kerajaan korporasi dan layer pohon kepemilikan yang rumit. (Beneficial Ownerships /BO) telah menjadi perhatian bersama. Dan telah menghasilkan komitmen bersama antar pemerintah dan antar badan internasional. Salah satu puncaknya adalah komunike bersama yang dihasilkan dari London Anti-Corruption Summit tahun 2016. Transparansi BO telah muncul menjadi norma global yang disahkan sebagai standar internasional dalam prinsip-prinsip tingkat tingginya G20. Dan termasuk juga dalam komitmen pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme internasional. Juga beberapa komitmen pemberantasan kejahatan yang lain, seperti untuk industri ekstraktif (EITI), perpajakan dan lain-lain. Transparency International UK meluncurkan ... Read More »