Monday , 18 December 2017
Home » Berita

Berita

Memperkuat Pelaksanaan EITI Melalui Revisi Perpres 26/2010

Foto FGD Revisi Perpres

Untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan EITI, Sekretariat EITI mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Revisi Revisi Peraturan Presiden Nomor 26/2010 dan Penyiapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang EITI yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017. Kegiatan ini  bertujuan untuk mendapatkan masukan dari anggota Tim Pelaksana EITI dan stakeholder lainnya tentang bagaimana memperkuat kelembagaan EITI di Indonesia dan untuk mengidentifikasi pasal-pasal dalam Perpres No. 26/2010 yang hendak direvisi/diganti dan menyiapkan draft revisi Perpres tersebut. Dalam sambutannya, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim menyampaikan pentingnya revisi Perpres yaitu untuk memperkuat pelaksanaan EITI agar lebih ... Read More »

Training Regional EITI, Manila, Filipina

eitilogo-copy

Perwakilan EITI Indonesia dan sejumlah perwakilan negara anggota EITI di Asia Pasifik (Filipina, Mongolia, Myanmar, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Papua Nugini) mengikuti Training Regional EITI di Hotel Conrad, Manila pada tanggal 25-27 Oktober 2017. EITI Indonesia mengirimkan 6 delegasi yang merupakan perwakilan dari Sekretariat EITI, pemerintah, asosiasi perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. EITI Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh informasi arah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh EITI Internasional, mengembangkan jaringan (networking) dengan berbagai komunitas EITI, dan untuk memperoleh pembelajaran (lesson learned) dari pengalaman negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dalam pelaksanaan EITI di negara ... Read More »

Siaran Pers: Bappenas, Kemenko Perekonomian, KPK, EITI, dan PWYP Selenggarakan Konferensi Global Transparansi Beneficial Ownership

GCBO

Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian.  Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan industri ekstraktif serta investasi menjadi sektor yang nyata-nyata berkaitan.  Sebagai negara anggota G20, Indonesia telah menyepakati High-Level Principles on Beneficial ... Read More »

Siaran Pers: Mencegah Kerugian Negara Melalui Transparansi Beneficial Ownership

Diskusi Publik BO

Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan sejumlah instansi dan lembaga mengadakan diskusi publik tentang Keterbukaan Beneficial Ownership di Hotel Luwansa, Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017. Beneficial Ownership atau BO secara umum dapat didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya dari industri/bisnis. Informasi kepemilikan yang tertutup berpotensi menimbulkan kerugian negara.  ”Kerahasiaan Beneficial Ownership berkontribusi pada korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai informasi BO.” Kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim yang membuka acara tersebut.   Upaya keterbukaan informasi BO mulai mendapat perhatian pemerintah ... Read More »

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Konferensi Global Beneficial Ownership

Global Conference

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Global Conference on Beneficial Ownership oleh Sekretariat EITI Internasional. Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di hotel Fairmont Jakarta. Konferensi tersebut akan mengundang peserta dari 52 negara anggota EITI. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong transparansi Beneficial Ownership (BO). Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia diharapkan dapat mengambil manfaat dari praktik transparansi BO di negara lain, serta dapat berbagi pengalaman pelaksanaan transparansi BO di Indonesia. Dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan konferensi global tersebut, telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga yang aktif ... Read More »

Meningkatkan Transparansi Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah

EITI Daerah

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi sektor migas dan minerba, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperluas pelaksanaan EITI hingga ke tingkat daerah. Sebagai langkah awal untuk rencana pelaksanaan EITI di daerah, sejumlah diskusi telah dilaksanakan baik di pusat dan daerah. Diskusi untuk rencana pembentukan EITI daerah telah dilaksanakan di Balikpapan, Banjarmasin, dan Jambi antara bulan April hingga September 2017. EITI dengan upaya transparansinya dapat dijadikan pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menemukan solusi terkait berbagai permasalahan dalam tata kelola industri ekstraktif.  Dalam pelaksanaan transparansi, Indonesia setiap tahun harus mempublikasikan informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayaran perusahaan lainnya dan penerimaan ... Read More »

Apa yang Harus Dibuka Dalam Laporan Transparansi Commodity Trading?

Commodity Trading

Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi commodity trading. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa in kind material. Hal ini sesuai dengan standar EITI 2016 requirements 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi  tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari in kind material termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. Requirements tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting  dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara yang kaya energi memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa ... Read More »

Pentingnya Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Untuk Daerah

ilustrasi-dana-bagi-hasil-migas_20151125_194433

Pembahasan isu Dana Bagi Hasil (DBH) walaupun sudah sering dilakukan, tetap menarik karena menyangkut “hajat hidup” daerah. Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian DBH. Hal ini  sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh EITI sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara. EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.  “Bagi banyak daerah, penerimaan dari ... Read More »

Kick Off Penyusunan Laporan EITI 2015

IMG-20170928-WA0004

Setelah sekitar dua bulan sejak dimulainya proses perekrutan Independent Administrator (IA), Tim Pelaksana EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) menetapkan KAP Heliantono dan Rekan sebagai IA yang akan menyelesaian Laporan EITI 2015. IA dituntut untuk dapat menyelesaikan Laporan EITI 2015 hingga akhir November 2017, agar laporan dapat dipublikasikan di website EITI paling lambat bulan Desember 2017. Tim Pelaksana EITI menyetujui KAP Heliantono dan Rekan sebagai IA pada Rapat Tim Pelaksana yang diadakan di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Selasa, 22 Agustus 2017.  KAP Heliantono dan rekan memaparkan rencana kerja untuk penyelesaian Laporan EITI hingga akhir tahun 2017. ... Read More »

Perlu Peningkatan Transparansi Industri Ekstraktif di Provinsi Jambi

IMG_20170919_104309

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  mengadakan kegiatan Sosialisasi Laporan EITI  dan Rencana Pembentukan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Daerah di Hotel Aston, Jambi, Selasa 19 September 2017. EITI adalah standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif.  “Dengan informasi yang sama maka pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan kemanfaatan optimal bagi negara. Transparansi juga akan memberikan  ketersediaan informasi publik, menciptakan kepercayaan yang lebih baik antara organisasi masyarakat, pemerintah dan industri ekstraktif,” kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko ... Read More »