Tuesday , 20 February 2018
Home » Berita

Berita

Publikasi Laporan EITI 2015

COVER LAPORAN EITI 2015 - SLIDE WEB EITI

Tim Pelaksana EITI mempublikasikan Laporan EITI ke-5 yang mencakup informasi penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2015. Publikasi laporan tersebut untuk memenuhi persyaratan Standar EITI dimana negara pelaksana harus dapat mempublikasikan laporan maksimal berjarak dua tahun dari tahun berjalan. Waktu publikasi di bulan Desember 2017 masih memenuhi Standar EITI sehingga Indonesia masih berstatus negara patuh standar transparansi atau berstatus compliance. Status tersebut harus dipertahankan saat proses validasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Indonesia diharapkan dapat menjalani proses validasi dengan baik sehingga dapat mempertahankan status compliance di tahun 2018. Penyelesaian Laporan EITI dilaksanakan sekitar empat bulan sejak kick off ... Read More »

Validasi EITI Indonesia

EITI kartun

Indonesia akan menjalani proses validasi keanggotaan EITI yang akan dimulai pada September 2018. Proses validasi adalah kegiatan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam pelaksanaan persyaratan EITI. Setiap tiga tahun, negara anggota EITI akan menjalani validasi untuk  menilai kinerja, mempromosikan dialog dan pembelajaran di negara-negara anggota EITI dan untuk menjaga integritas EITI dengan pelaksanaan standar global yang sama pada tiap negara pelaksana EITI. EITI Indonesia seharusnya divalidasi pada tahun 2017, namun karena terdapat sejumlah hambatan dalam penyelesaian Laporan EITI tahun 2014, EITI Indonesia secara resmi meminta pelaksanaan validasi ditunda menjadi tahun 2018. Pelaksanaan validasi dilakukan dengan memberikan penilaian pada seluruh proses ... Read More »

Memperkuat Pelaksanaan EITI Melalui Revisi Perpres 26/2010

Foto FGD Revisi Perpres

Untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan EITI, Sekretariat EITI mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Revisi Revisi Peraturan Presiden Nomor 26/2010 dan Penyiapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang EITI yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017. Kegiatan ini  bertujuan untuk mendapatkan masukan dari anggota Tim Pelaksana EITI dan stakeholder lainnya tentang bagaimana memperkuat kelembagaan EITI di Indonesia dan untuk mengidentifikasi pasal-pasal dalam Perpres No. 26/2010 yang hendak direvisi/diganti dan menyiapkan draft revisi Perpres tersebut. Dalam sambutannya, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim menyampaikan pentingnya revisi Perpres yaitu untuk memperkuat pelaksanaan EITI agar lebih ... Read More »

Training Regional EITI, Manila, Filipina

Regional training manila

Perwakilan EITI Indonesia dan sejumlah perwakilan negara anggota EITI di Asia Pasifik (Filipina, Mongolia, Myanmar, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Papua Nugini) mengikuti Training Regional EITI di Hotel Conrad, Manila pada tanggal 25-27 Oktober 2017. EITI Indonesia mengirimkan 6 delegasi yang merupakan perwakilan dari Sekretariat EITI, pemerintah, asosiasi perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. EITI Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh informasi arah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh EITI Internasional, mengembangkan jaringan (networking) dengan berbagai komunitas EITI, dan untuk memperoleh pembelajaran (lesson learned) dari pengalaman negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dalam pelaksanaan EITI di negara ... Read More »

Bappenas, Kemenko Perekonomian, KPK, EITI, dan PWYP Selenggarakan Konferensi Global Transparansi Beneficial Ownership

GCBO

Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian.  Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan industri ekstraktif serta investasi menjadi sektor yang nyata-nyata berkaitan.  Sebagai negara anggota G20, Indonesia telah menyepakati High-Level Principles on Beneficial ... Read More »

Siaran Pers: Mencegah Kerugian Negara Melalui Transparansi Beneficial Ownership

Diskusi Publik BO

Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan sejumlah instansi dan lembaga mengadakan diskusi publik tentang Keterbukaan Beneficial Ownership di Hotel Luwansa, Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017. Beneficial Ownership atau BO secara umum dapat didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya dari industri/bisnis. Informasi kepemilikan yang tertutup berpotensi menimbulkan kerugian negara.  ”Kerahasiaan Beneficial Ownership berkontribusi pada korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai informasi BO.” Kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim yang membuka acara tersebut.   Upaya keterbukaan informasi BO mulai mendapat perhatian pemerintah ... Read More »

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Konferensi Global Beneficial Ownership

Global Conference

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Global Conference on Beneficial Ownership oleh Sekretariat EITI Internasional. Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di hotel Fairmont Jakarta. Konferensi tersebut akan mengundang peserta dari 52 negara anggota EITI. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong transparansi Beneficial Ownership (BO). Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia diharapkan dapat mengambil manfaat dari praktik transparansi BO di negara lain, serta dapat berbagi pengalaman pelaksanaan transparansi BO di Indonesia. Dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan konferensi global tersebut, telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga yang aktif ... Read More »

Meningkatkan Transparansi Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah

EITI Daerah

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi sektor migas dan minerba, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperluas pelaksanaan EITI hingga ke tingkat daerah. Sebagai langkah awal untuk rencana pelaksanaan EITI di daerah, sejumlah diskusi telah dilaksanakan baik di pusat dan daerah. Diskusi untuk rencana pembentukan EITI daerah telah dilaksanakan di Balikpapan, Banjarmasin, dan Jambi antara bulan April hingga September 2017. EITI dengan upaya transparansinya dapat dijadikan pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menemukan solusi terkait berbagai permasalahan dalam tata kelola industri ekstraktif.  Dalam pelaksanaan transparansi, Indonesia setiap tahun harus mempublikasikan informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayaran perusahaan lainnya dan penerimaan ... Read More »

Apa yang Harus Dibuka Dalam Laporan Transparansi Commodity Trading?

Commodity Trading

Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi commodity trading. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa in kind material. Hal ini sesuai dengan standar EITI 2016 requirements 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi  tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari in kind material termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. Requirements tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting  dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara yang kaya energi memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa ... Read More »

Pentingnya Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Untuk Daerah

ilustrasi-dana-bagi-hasil-migas_20151125_194433

Pembahasan isu Dana Bagi Hasil (DBH) walaupun sudah sering dilakukan, tetap menarik karena menyangkut “hajat hidup” daerah. Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian DBH. Hal ini  sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh EITI sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara. EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.  “Bagi banyak daerah, penerimaan dari ... Read More »