Tuesday , 19 February 2019
Home » Berita

Berita

Rapat Penyusunan Rencana Kerja EITI

Raker Bogor 29 jan 1

Tim Pelaksana EITI hadir dalam rapat penyusunan Rencana Kerja EITI pada tanggal 28 Januari 2019 di Hotel Seruni Salak 3, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun program kerja EITI dengan meningkatkan kapasitas stakeholder EITI tekait isu-isu dan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan industri ekstraktif.  Dalam sambutannya Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif,  Ahmad Bastian Halim menyatakan bahwa terdapat sejumlah agenda prioritas EITI di tahun 2019 antara lain penyusunan Laporan Transparansi Commodity Trading, transparansi Beneficial Ownership, dan transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif melalui Laporan EITI. Kegiatan ini sekaligus sebagai capacity building untuk meningkatkan ... Read More »

Publikasi Laporan EITI 2016

cover lap eiti_new

Tim Pelaksana EITI mempublikasikan Laporan EITI ke-6 yang mencakup informasi penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2016. Publikasi laporan tersebut untuk memenuhi persyaratan Standar EITI dimana negara pelaksana harus dapat mempublikasikan laporan maksimal berjarak dua tahun dari tahun berjalan. Waktu publikasi di bulan Desember 2018 masih memenuhi Standar EITI 2016.  Penyelesaian Laporan EITI dilaksanakan sekitar empat bulan sejak kick off pada Rapat Tim Pelaksana (Ratimlak) EITI tanggal 14 September 2018. Rapat tersebut juga menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan menjadi Independent Administrator (IA) untuk menyelesaikan Laporan EITI 2016. Selama empat bulan penyelesaian laporan, Tim Pelaksana EITI melakukan enam kali rapat yaiti ... Read More »

Siaran Pers: Pemerintah Dorong Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba

FGD BO Banjarmasin

Banjarmasin, 29 November 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Pelaporan Beneficial Ownership (BO) di Hotel Best Western Kindai, Banjarmasin. Transparansi BO atau pemilik manfaat korporasi merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar EITI, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya. Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi menjadi salah satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang ... Read More »

KPC Raih PNBP Award dari Menteri Keuangan (Pernyataan Menteri Keuangan terhadap EITI)

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – PT Kaltim Prima Coal (KPC) kembali dinobatkan sebagai perusahaan tambang pembayar royalti atau penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar tahun 2017. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati dan diterima oleh Chief Operating Officer (COO) KPC Ashok Mitra, Kamis (30/11/2017), di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI. Predikat pembayar PNBP (royalty) terbesar telah diterima KPC dalam dua tahun terakhir, sejak adanya penganugerahaan award dari Kementerian Keuangan RI. “Itu kami ketahui dari laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia dari Kementrian Keuangan,” kata Chief Finance Officer Ashok Mitra usai menerima penghargaan. “KPC bersyukur dan berterima ... Read More »

Awasi Perusahaan Migas dan Batubara (Pernyataan Hatta, Menko Perekonomian)

Jakarta – Pemerintah menggandeng mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas dalam proyek Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). “Ketua dewan pengarah, saya, Ketua Tim Formatur Erry Riyana Hardjapamekas. Ini nanti koordinasinya di bawah Menko Perekonomian,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (26/1/2011). Hatta menjelaskan EITI merupakan lembaga independen yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan pihak yang terkait dengan industri ekstraktif. Lembaga ini bertugas berdasarkan Peraturan Presiden untuk melakukan pengecekan terhadap proses transaksi industri ekstraktif seperti migas dan batubara guna meningkatkan transparansi. “Jadi pola kerjanya tentang suatu perusahaan meminta dari ... Read More »

Punya EITI, pemerintah yakin bisa cegah potensi pendapatan hilang (Statement Sekretaris Menko)

Merdeka.com – Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran ini sebagai upaya pemerintah menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba. Peluncuran laporan ke-4 (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. “Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini. ... Read More »

Statement KPK (Wakil Ketua, Laode M Syarif) di Konferensi BO

Jakarta – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak tambang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Mereka berutang kepada negara mencapai Rp 23 triliun karena tak membayar pajak. Laode memaparkan sekitar 24 persen perusahaan tambang tidak diketahui siapa pemiliknya. Perusahaan-perusahaan anonim ini juga tidak pernah membayar pajak dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp 23 triliun. “Sekitar 24 persen pertambangan tidak punya tax file number. Mereka utang pada negara sekitar Rp 23 triliun dan kita tidak tahu sama sekali siapa yang punya perusahaan-perusahaan ini,” papar Laode. Setelah bocornya beberapa nama pejabat dan pengusaha Indonesia dalam Panama Papers pada 2016, Indonesia bersama ... Read More »

Pernyataan Pak Jonan (Kementerian ESDM) tentang Izin Perusahaan Migas dan EITI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan menolak izin kegiatan kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang tidak mencantumkan nama pemiliknya (Beneficial Ownership). Upaya ini dilakukan agar sektor migas lebih transparan dan mencegah korupsi. Menurut Jonan, perusahaan migas harus mencantumkan nama pemilik jika meminta izin kegiatan. “Tidak mudah untuk memberantas korupsi, tapi kami tetap tidak berikan izin kalau Beneficial Ownership tidak jelas,” kata dia di Jakarta, Senin (23/10). ….. Keterbukaan data kepemilikan pada suatu perusahaan sebenarnya merupakan langkah transparansi pada industri ekstraktif, yakni industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan ... Read More »

EITI Diterima dalam Kerjasama Mineral ASEAN “Ministry for Economic Affairs”

Pertemuan Menteri-Menteri Bidang Mineral ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting on Mineral/AMMin) yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam, 9 Desember 2011 mengesahkan ASEAN Mineral Cooperation Action Plan (AMCAP) 2011-2015: Dynamic Mineral Sector Initiative for Prosperous ASEAN. AMCAP yang baru ini merupakan rencana aksi implementasi kerjasama mineral di kawasan ASEAN. Hingga lima tahun mendatang. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh H.E. Nguyen Minh Quang, Menteri Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vietnam, para Menteri Mineral negara-nengara ASEAN secra aklamis menerima usulan dari Indonesia untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas (capacity building) tentang Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di ASEAN sebagai bagian dalam program kerja AMCAP 2011-2015. Pertemuan ... Read More »

Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas Mulai Tahun 2020 “Deputy of Menko Statement”

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menuntut korporasi minyak dan gas (migas) dan mineral dan batu bara (minerba) untuk membuka informasi tentang pemilik manfaat dari korporasi atau Beneficial Ownership (BO) untuk industri ekstraktif di Indonesia pada 2020 mendatang. Sebelumnya, keterbukaan BO sektor migas dan minerba merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya. “Sesuai dengan Standar EITI, pada 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan ... Read More »