Sunday , 18 August 2019
Home » Berita

Berita

Delegasi Indonesia Hadir Dalam Konferensi Global EITI 2019

Sebagai wujud komitmen dalam keanggotaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), delegasi Indonesia hadir dalam Konferensi Global EITI tahun 2019 di OECD Centre, Paris, Prancis pada tanggal 17-19 Juni 2019. Dalam kegiatan tersebut, delegasi yang mewakili Indonesia yaitu Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Akhmad Syakhroza, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim, dan sejumlah delegasi lainnya dari perwakilan pemerintah, Sekretariat EITI Indonesia, dan perwakilan masyarakat sipil. Terdapat dua agenda besar dalam kegiatan ini yaitu peluncuran Standar EITI tahun 2019 dan pelantikan anggota Dewan EITI Periode 2019-2022 yang menggantikan anggota Dewan EITI periode sebelumnya, periode 2016-2019. ... Read More »

EITI Indonesia Turut Serta dalam National Innovation Exchange

EITI Indonesia ikut serta dalam National Innovation Exchange di OECD Centre, Paris, Prancis, tanggal 18-19 Juni 2019. Kegiatan ini merupakan bagian dari Konferensi Global EITI. Pameran diikuti oleh sekitar 40 booth dari negara-negara anggota EITI di dunia. Booth EITI Indonesia menyoroti tentang pengarusutamaan data dan pelaksanaan transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia. Booth EITI memberikan informasi kepada pengunjung yang merupakan peserta dari Konferensi Global EITI seputar pentingnya transparansi di sektor ekstraktif di Indonesia. Pengunjung dapat memperoleh informasi seputar EITI melalui poster, infografis, brosur, dan leaflet yang dibagikan. Poster yang ditampilkan dan brosur utama yang dibagikan yaitu pengarusutamaan data ekstraktif di ... Read More »

Tingkatkan Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Jambi. Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong agar penyaluran dan ... Read More »

Tingkatkan Transparansi Industri Migas dan Minerba, Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Indonesia Ke-6

Indonesia berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba. Untuk itu, Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 ini merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. “Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun Pelaporan 2016 dan Diskusi ... Read More »

Rapat Penyusunan Rencana Kerja EITI

Tim Pelaksana EITI hadir dalam rapat penyusunan Rencana Kerja EITI pada tanggal 28 Januari 2019 di Hotel Seruni Salak 3, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun program kerja EITI dengan meningkatkan kapasitas stakeholder EITI tekait isu-isu dan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan industri ekstraktif.  Dalam sambutannya Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif,  Ahmad Bastian Halim menyatakan bahwa terdapat sejumlah agenda prioritas EITI di tahun 2019 antara lain penyusunan Laporan Transparansi Commodity Trading, transparansi Beneficial Ownership, dan transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif melalui Laporan EITI. Kegiatan ini sekaligus sebagai capacity building untuk meningkatkan ... Read More »

Publikasi Laporan EITI 2016

Tim Pelaksana EITI mempublikasikan Laporan EITI ke-6 yang mencakup informasi penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2016. Publikasi laporan tersebut untuk memenuhi persyaratan Standar EITI dimana negara pelaksana harus dapat mempublikasikan laporan maksimal berjarak dua tahun dari tahun berjalan. Waktu publikasi di bulan Desember 2018 masih memenuhi Standar EITI 2016.  Penyelesaian Laporan EITI dilaksanakan sekitar empat bulan sejak kick off pada Rapat Tim Pelaksana (Ratimlak) EITI tanggal 14 September 2018. Rapat tersebut juga menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan menjadi Independent Administrator (IA) untuk menyelesaikan Laporan EITI 2016. Selama empat bulan penyelesaian laporan, Tim Pelaksana EITI melakukan enam kali rapat yaiti ... Read More »

Siaran Pers: Pemerintah Dorong Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba

Banjarmasin, 29 November 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Pelaporan Beneficial Ownership (BO) di Hotel Best Western Kindai, Banjarmasin. Transparansi BO atau pemilik manfaat korporasi merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar EITI, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya. Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi menjadi salah satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang ... Read More »

KPC Raih PNBP Award dari Menteri Keuangan (Pernyataan Menteri Keuangan terhadap EITI)

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – PT Kaltim Prima Coal (KPC) kembali dinobatkan sebagai perusahaan tambang pembayar royalti atau penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar tahun 2017. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati dan diterima oleh Chief Operating Officer (COO) KPC Ashok Mitra, Kamis (30/11/2017), di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI. Predikat pembayar PNBP (royalty) terbesar telah diterima KPC dalam dua tahun terakhir, sejak adanya penganugerahaan award dari Kementerian Keuangan RI. “Itu kami ketahui dari laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia dari Kementrian Keuangan,” kata Chief Finance Officer Ashok Mitra usai menerima penghargaan. “KPC bersyukur dan berterima ... Read More »

Awasi Perusahaan Migas dan Batubara (Pernyataan Hatta, Menko Perekonomian)

Jakarta – Pemerintah menggandeng mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas dalam proyek Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). “Ketua dewan pengarah, saya, Ketua Tim Formatur Erry Riyana Hardjapamekas. Ini nanti koordinasinya di bawah Menko Perekonomian,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (26/1/2011). Hatta menjelaskan EITI merupakan lembaga independen yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan pihak yang terkait dengan industri ekstraktif. Lembaga ini bertugas berdasarkan Peraturan Presiden untuk melakukan pengecekan terhadap proses transaksi industri ekstraktif seperti migas dan batubara guna meningkatkan transparansi. “Jadi pola kerjanya tentang suatu perusahaan meminta dari ... Read More »

Punya EITI, pemerintah yakin bisa cegah potensi pendapatan hilang (Statement Sekretaris Menko)

Merdeka.com – Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran ini sebagai upaya pemerintah menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba. Peluncuran laporan ke-4 (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. “Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini. ... Read More »