Wednesday , 1 April 2020
Home » Berita » Berbagi Pengalaman Mengenai Penggunaan Data Untuk Advokasi di Industri Ekstraktif

Berbagi Pengalaman Mengenai Penggunaan Data Untuk Advokasi di Industri Ekstraktif

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia membagi pengalamannya soal penggunaan data untuk advokasi di industri ekstraktif dalam salah satu diskusi paralel dalam PWYP Global Assembly Meeting pada Januari lalu. Pada kesempatan itu, Program Manager PWYP Indonesia Rizky Ananda menceritakan pengalaman koalisi PWYP Indonesia dalam mendorong advokasi berbasis data terkait tata ruang, beneficial ownership hingga penerimaan negara.

“Data bersifat fundamental dalam advokasi. Bahkan ketika data yang dibutuhkan tidak tersedia bagi publik, masyarakat sipil membuat data mereka sendiri. Itu yang kami lakukan di PWYP Indonesia dengan memanfaatkan drone untuk menghasilkan data spasial yang menjadi amunisi utama dalam melakukan advokasi tata ruang serta pengakuan hutan adat di Provinsi Kalimantan Barat,” jelas Rizky.

Rizky melanjutkan, di saat diskursus beneficial ownership belum banyak mendapatkan sorotan di Indonesia, PWYP Indonesia telah memetakan pemilik korporasi pertambangan batubara untuk mengidentifikasi politically exposed person (PEP) di tahun 2015. Hasil pemetaan (yang terbatas) setidaknya menunjukkan struktur korporasi yang kompleks dan rentan disalahgunakan untuk penghindaran pajak. “Hal ini menunjukkan urgennya pengungkpaan beneficial ownership di Indonesia, khususnya di industri ekstraktif,” kata Rizky.

Rizky juga menyoroti bahwa kini mudah bagi publik untuk mendapatkan data penerimaan hingga rezim fiskal di sektor ekstraktif sebagai dampak positif berkembangnya inisiatif seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). “Dengan bermodalkan data yang tersedia bagi publik seperti data EITI dan laporan keuangan perusahaan, kami mengembangkan financial model untuk tambang tembaga di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dulunya dikelola oleh Newmont.”

“Dalam konteks yang lebih luas, financial model dapat digunakan untuk melakukan proyeksi penerimaan negara sebagai salah satu pertimbangan keputusan ekstraksi juga saat renegosiasi kontrak untuk memutuskan ketentuan rezim fiskal, seperti perpajakan maupun royalti,” tukas Rizky.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam diskusi kali ini adalah bagaimana data/informasi diposisikan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu masalah. Penting merenungkan “data/informasi untuk apa”.

Hadir pembicara lain dalam sesi diskusi yang difasilitasi oleh Open Knowledge Foundation (OKFN) ini adalah Norie Garcia dari Bantay Kita (PWYP Filipina), Joyce Nyamukunda dari PWYP Zimbabwe, dan Alex Malden dari Natural Resource Governance Institute (NRGI).