Wednesday , 17 October 2018
Home » Author Archives: sekretariateiti

Author Archives: sekretariateiti

Siaran Pers: Perlunya Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola di Sektor Minerba

FGD DMO 2018_2

Jakarta, 26 September 2018 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi dan upaya perbaikan tata kelola pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan implikasinya di Hotel Aryaduta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang saat ini telah dilaksanakan oleh 51 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong adanya transparansi tata kelola kekayaan Sumber Daya Alam, termasuk sektor mineral dan batubara (minerba) kepada masyarakat.  Berdasarkan data EITI tahun 2016, 94 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak ... Read More »

Workshop Portal Data Industri Ekstraktif

Workshop Portal 7 Agustus

Sekretariat EITI Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan workshop Portal Data Industri Ekstraktif di Hotel Century Park, Jakarta, 7 Agustus 2018. Kegiatan tersebut  bertujuan untuk mendorong penggunaan portal data industri ekstraktif untuk meningkatkan transparansi industri ekstraktif di Indonesia. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendapat masukan tentang penggunaan dan pengembangan portal data tersebut. Workshop diikuti sekitar 25 peserta dari perwakilan masyarakat sipil, media, dan akademisi. Para peserta didorong untuk dapat menggunakan data yang ada di portal data menjadi tulisan/narasi dan infografis yang lebih mudah dipahami masyarakat. Produk yang bersumber dari portal data tersebut dapat ... Read More »

Rapat Tim Pelaksana EITI, 6 Agustus 2018

Rapat Tim Pelaksana EITI Hari: Senin,  6 Agustus 2018 Agenda: 1. Revisi Perpres 26/2010 2. TOR Tim Pelaksana EITI 3.  Surat Keputusan Tim Pelaksana EITI 4. Persetujuan Revisi Workplan 2018 dan Laporan Perkembangan EITI Tahun 2017 5. Pembahasan Tindak Lanjut Pra Validasi Read More »

Laporan Perkembangan Tahunan EITI 2017

Cover APR

Sebagai wujud transparansi, sebagai bahan evaluasi , dan untuk memenuhi persyaratan dalam Standar EITI, Tim Pelaksana EITI mempublikasikan Laporan Perkembangan EITI Indonesia tahun 2017. Read More »

Siaran Pers: Pemerintah Tuntut Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba

Sosialisasi BO Bali

Kuta, 10 Agustus 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Pelaporan Beneficial Ownership (BO) di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali. Transparansi BO atau pemilik manfaat korporasi merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar EITI, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.  Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi menjadi salah satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang ... Read More »

Siaran Pers: Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas

CT Forum2

Jakarta, 20 Juli 2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Forum Perdagangan Komoditas Migas di Hotel Borobudur, Jakarta. Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),  dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.  Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, ... Read More »

Siaran Pers: Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil

Batam FGD

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Batam, 9 April 2018, Kepulauan Riau. Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia. EITI ... Read More »