Monday , 23 October 2017
Home » Author Archives: god

Author Archives: god

Risalah Rapat Tim Pelaksana, 3 Oktober 2017

Tempat  : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana,  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat Agenda   : 1. Pembahasan Inception Report untuk Laporan EITI 2015 2. Pembahasan Draft Final Laporan Transparansi Commodity Trading 3. Presentasi Mainstreaming Laporan EITI Read More »

Risalah Rapat Tim Pelaksana, 22 Agustus 2017

  Tempat  : Ruang Rapat Serayu Lantai 3, Gedung Ali Wardhana,  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat Agenda   : 1.  Perkenalan IA dan Pembahasan Inception Report untuk Laporan EITI 2015 2.  Penyampaian Inception Report Laporan Commodity Trading   Read More »

Formulir Pelaporan EITI Indonesia Kementerian Keuangan – 2015

Berikut ini Formulir Pelaporan EITI Indonesia tahun 2015 untuk Pengisian Template Kementerian Keuangan, diantaranya : 1.  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Template Form Isian Laporan EITI 2015 untuk Ditjen Perbendaharaan 2.  Direktorat Jenderal Pajak 3.  Direktorat Jenderal Anggaran 4.  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Read More »

Formulir Pelaporan EITI Indonesia untuk Sektor Minyak dan Gas – 2015

Berikut ini File Formulir Pelaporan EITI Indonesia untuk Sektor Minyak dan Gas tahun 2015 : Form File Excel : Panduan Pengisian Template : Template Formulir Pengisian untuk SKK Migas: Template Form Isian Laporan EITI 2015 untuk SKK Migas Template Formulir Pengisian untuk Ditjen Migas: Template Formulir Pengisian untuk PT. Pertamina: Read More »

Laporan Perkembangan EITI 2016

cover progress report 2016_1

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pekerjaan Tim Transparansi Ekstraktif Indonesia, serta pemenuhan standar EITI global, Sekretariat Transparansi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif telah menyusun dan melaporkan Laporan Perkembangan EITI 2016 sebagai bahan informasi publik. Dokumen ini menjadi acuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Tim Transparansi Ekstraktif Indonesia. Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Minerba

MINERBA

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 4/2009 Minerba UNDUH 2.  UU 23/2014 Pemerintah Daerah UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 22/2010 Wilayah Pertambangan UNDUH 2.  PP 55/2010 Pembinaan & Pengawasan Minerba UNDUH 3.  PP 78/2010 Reklamasi Tambang UNDUH 4.  PP 9/2012 Jenis & Tarif PNBP Minerba UNDUH 6.  PP 23/2010 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 7.  PP 24/2012 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 8.  PP 1/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 9.  PP 77/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 10.  PP 1/2017 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH C. INPRES 1. Inpres 3/2013 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral ... Read More »

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas

MIGAS

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINYAK & GAS BUMI INDUSTRI EKSTRAKTIF A.  UNDANG-UNDANG 1.  UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1.  PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 2.  PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 3.  PP 55/2009  tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas UNDUH 4. PP 79/2010 tentang Cost Recovery (BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI) UNDUH 5. PP 23/2015 tentang Pengelolaan SDA Migas di Aceh UNDUH C. INPRES DAN PERPRES 1. Inpres 2/2012 tentang Peningkatan produksi Migas UNDUH 2. Perpres 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas UNDUH 3.  Perpres 9/2013 ... Read More »

Ijin Tambang Status Non C&C

7- Ijin Tambang Status Non CnC

2.522 Izin Tambang Berstatus Non C&C Oleh  Jeany Hartriani Selain isu status C&C, masalah lain yang juga membayangi industri minerba adalah status lahan reklamasi dan tunggakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dari beragam masalah yang membelit sektor tambang nasional, perizinan merupakan masalah yang paling banyak disorot. Berdasarkan status pasca pengumuman ke-24, dari total 8.524 izin yang telah dikeluarkan, sebanyak 2.522 atau 30 persen izin usaha pertambangan (IUP) masih bermasalah atau belum berstatus clear and clean (C&C). Status C&C memastikan bahwa IUP tidak menyalahi aturan dan wilayah tambang tidak tumpang tindih dengan perusahaan tambang lainnya. IUP yang belum patuh hukum paling banyak ditemukan ... Read More »