Saturday , 24 February 2018
Home » Berita » Apa yang Harus Dibuka Dalam Laporan Transparansi Commodity Trading?
Apa yang Harus Dibuka Dalam Laporan Transparansi Commodity Trading?

Apa yang Harus Dibuka Dalam Laporan Transparansi Commodity Trading?

Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi commodity trading. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa in kind material. Hal ini sesuai dengan standar EITI 2016 requirements 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi  tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari in kind material termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. Requirements tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting  dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara yang kaya energi memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik ini dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik. BUMN kemudian menjual sumber daya tersebut dan kemudian melakukan transfer ke pemerintah.

Penyelesaian laporan Commodity Trading dilakukan oleh konsultan dari Open Oil, Johnny West. Konsultan telah berdiskusi dengan sejumlah stakeholder yang terkait dengan Commodity Trading (Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, SKK Migas, Indonesian Petroleum Association (IPA), Ditjen Migas, dan Ditjen Anggaran) pada bulan Juli 2017. Konsultan telah menyelesaikan laporan awal/inception report yang telah disirkulasikan kepada Tim Pelaksana EITI untuk mendapatkan masukan. Salah satu rekomendasi dari konsultan adalah pembukaan data impor walaupun di lingkup/scope laporan hanya pembukaan data ekspor. Hal ini disebabkan jumlah ekspor minyak dari Pertamina yang dianggap terlalu kecil dan tak signifikan. Menanggapi rekomendasi dari konsultan untuk pembukaan data impor, perwakilan Civil Society Organization (CSO) di Tim Pelaksana EITI mendorong agar rekomendasi tersebut diikuti. CSO berpendapat pembukaan data ekspor minyak yang hanya 1 kargo kapal dalam setahun tak menggambarkan  gambaran Commodity Trading, sehingga data impor juga harus dibuka. Untuk membahas rekomendasi dari konsultan, Sekretariat EITI mengadakan rapat pembahasan laporan Commodity Trading pada 12 September 2017.

Perdebatan antar pemangku kepentingan terjadi dalam menentukan materialitas apa saja yang perlu ditransparansikan dalam laporan Commodity Trading. Perwakilan CSO mendorong agar data impor harus dibuka, namun perwakilan Pertamina berpendapat data impor tak perlu dibuka untuk publik secara luas. Data impor bisa dibuka untuk kepentingan terbatas seperti kepentingan pemerintah. Selain itu, pembukaan data impor tak ada di ruang lingkup laporan. Permasalahan jumlah ekspor yang jumlahnya terlalu kecil, dapat “dikompensasi” dengan pembukaan data penjualan bagian pemerintah di dalam negeri yang jumlahnya besar.

Kembali terjadi perdebatan dalam penentuan sampai level mana transparansi penjualan bagian pemerintah di dalam negeri. Di dalam ruang lingkup laporan disebutkan bahwa transparansi penjualan pemerintah di level first trade. CSO menganggap firts trade adalah penjualan antara Pertamina dengan buyer, tapi Pertamina dan SKK Migas mengatakan bahwa first trade adalah bisnis antara SKK Migas dan Pertamina. Penjualan Pertamina ke pihak ketiga adalah second trade. Pertamina akan menjual bagian pemerintah yang tak bisa diserap ke pihak ketiga. Pembukaan data penjualan dengan pihak ketiga harus melihat isi kontrak karena bisa berakibat hukum ke Pertamina. Walaupun CSO masih belum puas, diskusi diakhiri dengan kesimpulan pembukaan data hanya data first trade antara SKK Migas dan Pertamina. Untuk second trade (yang tak bisa diserap Pertamina) hanya ditunjukkan mekanisme dan tata kelolanya. Dasar hukum penjualan dari SKK Migas ke Pertamina juga harus ditunjukkan di laporan. Data second trade yang bagian pemerintah dimungkinkan bisa dibuka  tapi harus melihat kontrak antara Pertamina dan buyer. Untuk data impor, SKK Migas dan Pertamina tak mau membuka sedangkan CSO tetap pada pendiriannya untuk pembukaan data impor.

Diskusi akan dilanjutkan dalam Rapat Tim Pelaksana EITI pada awal Oktober 2017 yang salah satunya beragenda pembahasan draft final laporan Commodity Trading. Laporan tersebut harus dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2017 dan akan digunakan oleh Sekretariat EITI Internasional untuk menentukan Standar EITI yang harus diikuti negara-negara pelaksana EITI.